BANDA ACEH – Aliansi Mahasiswa Universitas Syiah Kuala (USK) mengangkat suara dengan tegas melalui konferensi pers yang digelar pada Selasa (30/12/25) di Direktorat Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh. Acara yang menjadi tindak lanjut dari rangkaian diskusi terbuka dan surat terbuka sebelumnya dirilis oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) USK ini menjadi momentum konsolidasi mahasiswa lintas fakultas dalam merespons dinamika penanganan bencana hidrometeorologi yang terus berulang dan dianggap belum optimal di Provinsi Aceh.
Hadir dalam konferensi pers tersebut perwakilan dari berbagai fakultas, antara lain Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Pertanian, Fakultas Kelautan dan Perikanan, serta Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) USK. Kehadiran lintas fakultas ini menjadi bukti keseriusan mahasiswa dalam menyikapi persoalan kebencanaan secara komprehensif, tidak hanya dari sisi teknis namun juga aspek struktural dan sistemik yang menyertainya.
“Narasi Kebencanaan Disewakan untuk Kepentingan Politik”
Koordinator Aliansi Mahasiswa USK sekaligus juru bicara, Ammar Malik Nabil, dalam pernyataannya yang tegas menyampaikan bahwa penanganan pascabencana di Aceh menghadapi tantangan yang jauh lebih kompleks daripada sekadar persoalan teknis di lapangan. Menurutnya, terdapat kecenderungan yang mengkhawatirkan dimana isu kebencanaan justru diarahkan ke arah kepentingan politik tertentu, yang berpotensi mengaburkan substansi persoalan kemanusiaan dan mengalihkan fokus dari korban yang sedang membutuhkan bantuan darurat.
“Isu kebencanaan seharusnya ditempatkan sebagai persoalan kemanusiaan yang membutuhkan perhatian serius dan tanggap cepat dari seluruh elemen bangsa. Namun dalam praktiknya, kami melihat adanya kecenderungan yang sangat jelas dimana narasi kebencanaan disesuaikan dan disewakan untuk kepentingan politik tertentu. Hal ini tidak hanya merugikan masyarakat terdampak, tetapi juga berpotensi memecah belah solidaritas sosial yang seharusnya terjalin erat dalam menghadapi musibah,” jelas Ammar.
Aliansi Mahasiswa USK juga mengungkapkan kekhawatiran terkait indikasi penyalahgunaan fasilitas dan bantuan negara yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat terdampak. Praktik tersebut dinilai tidak hanya mencederai rasa keadilan, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap mekanisme penyaluran bantuan pascabencana yang seharusnya transparan dan akuntabel.
“Kami mendapatkan informasi dari berbagai sumber di lapangan bahwa terdapat kecurangan dalam penyaluran bantuan, mulai dari bahan makanan hingga alat bantuan darurat yang seharusnya sampai ke tangan korban. Ada indikasi bahwa sebagian bantuan tersebut masuk ke tangan kelompok tertentu yang tidak berhak menerimanya, bahkan digunakan untuk kepentingan politik di daerah,” tambah Ammar dengan nada penuh keprihatinan.
Harga Barang Melambung, Masyarakat Rentan Terdampak Lebih Berat
Selain itu, mahasiswa juga mengkritisi minimnya perhatian pemerintah daerah terhadap kondisi ekonomi masyarakat terdampak bencana. Fluktuasi harga barang kebutuhan pokok dan makanan olahan di wilayah terdampak dinilai tidak mendapatkan pengawasan yang memadai, sehingga menjadi beban tambahan bagi masyarakat yang tengah berjuang untuk pulih dari kerusakan akibat bencana.
“Setelah bencana melanda, masyarakat sudah kehilangan banyak hal – rumah, mata pencaharian, bahkan keluarga tersayang. Namun beban mereka semakin berat ketika harga barang kebutuhan pokok seperti beras, gula, minyak goreng, dan bahan bakar melambung tinggi. Ketiadaan pengawasan yang jelas dari pemerintah daerah membuat pedagang bebas menaikkan harga sesuai keinginan mereka,” ujar perwakilan Fakultas Ekonomi dan Bisnis USK, Rina Dewi.
Menurut Rina, kondisi ini menunjukkan bahwa penanganan bencana di Aceh belum menyentuh aspek pemulihan ekonomi yang krusial bagi kelangsungan hidup masyarakat terdampak. “Tanpa stabilitas harga dan akses terhadap kebutuhan pokok yang terjamin, proses pemulihan akan jauh lebih lambat dan berpotensi menimbulkan masalah sosial baru,” jelasnya.
Desakan Tegas: Bentuk Tim Khusus yang Bertanggung Jawab Langsung kepada Presiden
Dalam konteks tersebut, Aliansi Mahasiswa USK kembali menegaskan rekomendasinya kepada Presiden Republik Indonesia untuk segera membentuk Tim Khusus Percepatan Penanganan dan Pemulihan Bencana Alam Hidrometeorologi Sumatera, dengan fokus utama pada Provinsi Aceh yang sering menjadi daerah rawan bencana. Tim khusus ini diharapkan ditunjuk langsung oleh Presiden, bertanggung jawab serta berada di bawah pengawasan langsung dari Istana Negara, dan diberikan kewenangan kuat untuk mengoordinasikan seluruh kementerian, lembaga negara, serta pemerintah daerah terkait.
“Kami percaya bahwa hanya dengan adanya tim khusus yang berada di bawah pengawasan langsung Presiden, proses penanganan dan pemulihan bencana di Aceh dapat berjalan dengan lebih efektif, transparan, dan bebas dari campur tangan kepentingan tertentu. Tim ini harus memiliki kewenangan untuk mengawasi distribusi bantuan, menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, mempercepat rehabilitasi infrastruktur jalan, jembatan, rumah sakit, dan sekolah, serta mendorong pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat terdampak,” jelas Ammar.
Tugas utama yang diharapkan dari tim khusus tersebut antara lain:
- Memastikan distribusi bantuan negara dan swasta sampai ke tangan korban secara tepat sasaran dan transparan
- Melakukan pengawasan ketat terhadap harga barang kebutuhan pokok di wilayah terdampak bencana
- Mengoordinasikan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur yang rusak akibat bencana
- Mengembangkan program pemulihan ekonomi berbasis komunitas untuk masyarakat terdampak
- Menyusun kebijakan jangka panjang untuk mitigasi bencana yang adaptif dengan kondisi lokal Aceh
“Kembalikan Fokus pada Nilai Kemanusiaan dan Solidaritas”
Di akhir pernyataannya, Aliansi Mahasiswa USK mengajak seluruh elemen bangsa – mulai dari pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, hingga media massa – untuk bersama-sama mengembalikan fokus penanganan bencana pada nilai-nilai kemanusiaan, solidaritas sosial, dan kepentingan utama korban bencana. Mahasiswa menekankan pentingnya menghindari segala bentuk narasi maupun tindakan yang berpotensi memecah belah masyarakat, serta mendorong proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang adil, transparan, dan berkelanjutan.
“Kita semua memiliki tanggung jawab bersama untuk memastikan bahwa setiap korban bencana di Aceh mendapatkan perlindungan dan bantuan yang layak. Jangan biarkan musibah alam menjadi alat untuk mengejar kepentingan politik atau ekonomi tertentu. Mari kita bangun Aceh yang lebih tangguh terhadap bencana, dengan dasar solidaritas dan keadilan bagi seluruh rakyat,” pungkas Ammar dalam penutup konferensi pers.
Hingga saat berita ini dibuat, pihak Kantor Presiden belum memberikan tanggapan resmi terkait desakan dari Aliansi Mahasiswa USK. Namun, mahasiswa menyatakan bahwa mereka akan terus mengawal proses penanganan bencana di Aceh dan melakukan berbagai bentuk aksi demokratis untuk memastikan rekomendasi mereka mendapatkan perhatian yang layak.
(red)
