JAKARTA – Bulan suci Ramadhan tinggal menghitung hari, dan tengah persiapan masyarakat menyambut rutinitas sahur dan berbuka, sebuah kebijakan dari Badan Gizi Nasional (BGN) menyita perhatian publik. Kepala BGN bersikeras bahwa Program Makan Bergizi (MBG) tidak akan diliburkan selama bulan puasa, dengan alasan untuk menjaga keseimbangan gizi anak dan mencegah mereka kembali pada kebiasaan “jajan sembarangan”. Namun, kebijakan ini justru menuai kecaman dan keraguan dari para orang tua serta masyarakat akar rumput, yang menyatakan bahwa alasan yang diajukan terasa tidak sesuai dengan realitas dan bahkan berpotensi menimbulkan kemubaziran.
Dalam pernyataan resmi yang disampaikan beberapa waktu lalu, pihak BGN menegaskan bahwa peliburan MBG selama Ramadhan akan membuat keteraturan konsumsi gizi anak-anak terputus. “Jika program ini diliburkan, anak-anak berisiko kembali memilih makanan yang tidak sehat dari penjual jalanan atau jajanan sembarangan yang tidak memenuhi standar gizi,” demikian pernyataan resmi yang diterbitkan melalui kanal resmi BGN.
Namun, narasi ini dianggap tidak membumi oleh sebagian besar masyarakat. Banyak pihak yang menyoroti bahwa mayoritas siswa di seluruh Indonesia akan menjalani ibadah puasa selama Ramadhan, dengan jam operasional sekolah yang dipangkas lebih pendek dan kantin sekolah yang biasanya ditutup. Logika bahwa anak-anak akan “jajan sembarangan” dalam kondisi tersebut dianggap tidak sesuai dengan realitas lapangan.
“Anak-anak sedang berpuasa, mereka tidak makan siang di sekolah, kantin juga tutup. Lantas di mana mereka bisa jajan sembarangan? Alasan ini terasa sangat jauh dari kenyataan yang kita alami sehari-hari,” ujar Ibu Siti Aminah, seorang orang tua siswa SD di Jakarta Pusat yang juga aktif dalam komunitas orang tua murid.
Lebih jauh lagi, kritikus kebijakan menyatakan bahwa pihak BGN tampaknya mengabaikan ironi utama yang terjadi di luar bulan puasa: siswa memilih jajan di luar bukan karena kurangnya edukasi gizi, melainkan karena menu MBG yang kerap datang dalam kondisi tidak menggugah selera, bahkan terkadang berbau dan tidak segar. “Siswa tidak memilih jajan karena tidak tahu gizi, melainkan karena makanan dari MBG seringkali tidak bisa ditelan. Mereka hanya mencari alternatif yang bisa mereka nikmati,” jelas Dr. Rina Dewi, seorang ahli gizi dari Universitas Indonesia yang telah melakukan penelitian terkait program katering sekolah.
Untuk menyiasati kondisi puasa, BGN mengeluarkan skema baru di mana kotak makan MBG akan dibagikan sebagai take away untuk dibawa pulang dan dikonsumsi saat berbuka puasa. Namun, agar makanan tidak basi dari siang hingga azan Maghrib, menunya dirombak menjadi jenis “makanan kering” seperti abon, dendeng, telur asin, atau kering tempe. Kebijakan ini justru dianggap sebagai sumber kemubaziran yang besar.
Bayangan anak-anak berbuka puasa dengan makanan kering pabrikan dari kotak katering, sementara di rumah ibu mereka telah menyiapkan hidangan hangat, segar, dan penuh kasih sayang, menjadi pemandangan yang menyayat hati bagi banyak orang. “Makanan kering seperti abon atau telur asin kemungkinan besar tidak akan dimakan anak-anak karena mereka sudah bisa mendapatkan makanan yang lebih baik dari rumah. Akhirnya, makanan dari MBG hanya akan menumpuk di dapur atau bahkan dibuang ke sampah – itu adalah kemubaziran yang tidak perlu terjadi di bulan Ramadhan yang mengajarkan kesederhanaan,” ujar Ahmad Fauzi, seorang aktivis masyarakat yang fokus pada isu kebijakan publik.
Jika alasan gizi dan pencegahan jajan sembarangan dianggap mudah dipatahkan oleh akal sehat, maka muncul pertanyaan mendasar: mengapa program ini tetap dipaksakan berjalan selama bulan puasa? Banyak pihak yang mengindikasikan bahwa jawabannya terletak pada aspek ekonomi di balik program ini, bukan pada kesejahteraan anak-anak.
MBG adalah megaproyek dengan nilai anggaran mencapai Rp335 triliun. Di baliknya, terdapat ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), vendor, dan rantai pasok logistik yang seluruh ekosistemnya bergantung pada produksi dan distribusi makanan harian. Baru-baru ini, elit BGN bahkan memamerkan di sebuah forum ekonomi bahwa program ini telah membuat 60% pegawai SPPG mampu membeli sepeda motor baru, seolah menjadikan daya beli otomotif para vendor sebagai indikator keberhasilan program gizi.
“Meliburkan MBG selama sebulan berarti memutus aliran uang triliunan rupiah di dalam ekosistem ini. Narasi ‘demi keseimbangan gizi’ tampaknya hanya sebagai alasannya agar mesin bisnis raksasa ini tidak berhenti berputar,” ungkap analis kebijakan publik, Bambang Wijaya, dalam sebuah diskusi daring yang membahas kebijakan MBG.
Di bulan di mana umat Islam diajarkan untuk menahan hawa nafsu, menghindari kemubaziran, dan hidup sederhana, kebijakan memaksakan program katering dengan risiko pemborosan besar dianggap sebagai ironi kebijakan yang sangat mencolok. Masyarakat menginginkan kebijakan yang berpijak pada akal sehat dan kepentingan utama anak-anak, bukan pada kelangsungan operasional sebuah proyek yang sudah terlalu besar untuk berhenti.
“Kita tidak membutuhkan narasi manis yang tidak sesuai dengan realitas. Yang kita butuhkan adalah kebijakan yang cerdas, efisien, dan benar-benar berpihak pada kesejahteraan anak-anak bangsa. Di bulan Ramadhan yang penuh berkah ini, seharusnya kebijakan pemerintah lebih fokus pada menghindari pemborosan dan memberikan manfaat yang nyata,” pungkas salah satu peserta diskusi publik yang mengkritisi kebijakan tersebut.
Hingga saat ini, pihak BGN belum memberikan tanggapan resmi terhadap berbagai kritikan yang muncul dari masyarakat dan para pakar. Namun, tekanan publik untuk merevisi kebijakan MBG selama bulan puasa terus meningkat, dengan harapan agar keputusan akhir dapat dibuat dengan mempertimbangkan akal sehat dan kepentingan yang lebih luas.
(*)
