Surabaya, 16 Februari 2026 – Kondisi sambungan Jembatan Suramadu, infrastruktur vital penghubung Pulau Jawa dan Madura, kembali menjadi perhatian publik menyusul laporan kerusakan yang dikhawatirkan dapat membahayakan keselamatan para pengguna jalan. Menanggapi hal ini, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur, Mohammad Nasih Aschal, mendesak pemerintah pusat untuk segera melakukan evaluasi serta perawatan menyeluruh terhadap jembatan kebanggaan masyarakat Jawa Timur tersebut.
Ra Nasih, sapaan akrab Mohammad Nasih Aschal, menegaskan bahwa Jembatan Suramadu memegang peranan yang sangat vital dalam menopang mobilitas masyarakat serta distribusi ekonomi antara dua pulau besar. “Suramadu bukan sekadar jembatan, melainkan urat nadi perekonomian dan sosial. Kondisinya harus selalu prima demi kelancaran aktivitas warga dan stabilitas ekonomi regional,” ujar Ra Nasih dalam pernyataannya.
Kekhawatiran Ra Nasih didasari oleh adanya laporan dari masyarakat mengenai retakan yang mulai terlihat di beberapa bagian sambungan jembatan. Menurutnya, indikasi kerusakan ini, sekecil apapun, tidak boleh dianggap remeh. “Retakan pada sambungan jembatan berpotensi besar mengganggu integritas dan fungsi konstruksi secara keseluruhan jika tidak segera ditangani secara profesional dan komprehensif,” jelasnya. Ia menambahkan bahwa ancaman ini semakin nyata mengingat volume kendaraan yang melintasi Suramadu terus meningkat secara signifikan setiap harinya, memberikan beban lebih pada struktur jembatan.
Lebih lanjut, Ra Nasih menyoroti kebijakan penghapusan tarif tol Suramadu beberapa waktu lalu. Meskipun kebijakan ini disambut baik oleh masyarakat karena meringankan beban ekonomi, ia menekankan bahwa penghapusan tarif seharusnya diiringi dengan komitmen pemeliharaan yang lebih serius dan berkelanjutan. “Penghapusan tarif tol tanpa skema perawatan yang optimal adalah kebijakan yang patut dipertanyakan. Ini bisa berdampak negatif pada kualitas infrastruktur dalam jangka panjang, bahkan mengancam usia pakai jembatan itu sendiri,” kritik Ra Nasih. Ia mendesak pemerintah untuk menunjukkan transparansi mengenai alokasi anggaran pemeliharaan pasca-penghapusan tol dan memastikan bahwa dana tersebut benar-benar digunakan untuk menjaga kualitas jembatan.
Menyadari pentingnya peran aktif masyarakat dalam pengawasan infrastruktur publik, Ra Nasih juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak ragu melaporkan setiap kerusakan atau anomali yang mereka temui di Jembatan Suramadu maupun infrastruktur publik lainnya. “Laporan cepat dari masyarakat akan sangat membantu pemerintah untuk merespons dan bertindak lebih cepat. Ini adalah tanggung jawab kita bersama,” tegasnya.
DPRD Jawa Timur, lanjut Ra Nasih, menyatakan kesiapannya untuk memfasilitasi komunikasi antara masyarakat dengan instansi terkait, seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN). “Kami siap menjadi jembatan aspirasi masyarakat. Kami berharap pemerintah pusat segera menyusun dan mengimplementasikan langkah-langkah perbaikan yang komprehensif, tidak hanya tambal sulam, demi menjamin keselamatan dan kenyamanan seluruh pengguna jalan Suramadu,” pungkas Ra Nasih, menyerukan agar perbaikan dilakukan secepatnya sebelum kerusakan menjadi lebih parah dan membutuhkan biaya yang jauh lebih besar.
(red)
