JAKARTA – Di ruang kerjanya yang hening berlatar belakang dinding rak berisi berkas-berkas perkara penting, Jaksa Agung ST Burhanuddin memegang beban yang mungkin akan membuat orang biasa sulit bernapas. Bukan sekadar tumpukan berkas yang membanjiri mejanya, melainkan sebuah pertaruhan harga diri institusi kejaksaan yang sedang berada di tengah kepungan intimidasi dari berbagai pihak yang tidak senang dengan langkah-langkah memberantas korupsi yang digulirkannya.
Baru-baru ini, publik dikejutkan oleh pengakuan blak-blakan pria berkumis tebal ini. Dalam sebuah wawancara eksklusif, Burhanuddin mengungkapkan bahwa jalan yang ia tempuh selama menjabat sebagai pemimpin tertinggi lembaga kejaksaan di negeri ini tidak hanya beraspal terjal dan penuh rintangan, tapi juga dipenuhi dengan ranjau yang siap menghancurkan dirinya dan keluarga jika ia mundur dari tugas memberantas praktek korupsi yang merajalela.
Bayangkan sebuah adegan yang lebih sering muncul di skenario film aksi ketimbang di lingkungan institusi hukum negara: seorang petinggi hukum yang sedang fokus mengerjakan tugasnya tiba-tiba didatangi oleh seseorang yang mengaku berasal dari kalangan militer, lalu mendapatkan ancaman yang cukup mengerikan. “Jika keluarga saya tidak dibebaskan, saya luluhlantakkan gedung ini,” kenang Burhanuddin saat menirukan kalimat gertakan yang disampaikan oleh si pengancam pada dirinya beberapa waktu lalu.
Namun, alih-alih menunjukkan tanda-tanda panik atau segera memanggil pasukan pengamanan tambahan untuk mengamankan diri dan gedung Kejaksaan Agung, Burhanuddin menjawab dengan sikap yang dingin dan tegas. Bagi pria kelahiran tahun 1965 ini, tembok-tembok beton yang menyusun gedung Kejaksaan Agung bukanlah aset pribadi yang harus dilindungi dengan segala cara, melainkan benda mati yang menjadi milik rakyat dan negara.
“Silakan saja, gedung ini punya rakyat, punya negara. Silakan kalau mau,” tantangnya balik dengan nada yang tidak terbaca emosi. Jawaban yang terdengar sederhana ini bukan sekadar bentuk keberanian semata, melainkan sebuah pernyataan tegas bahwa institusi hukum tidak bisa disandera oleh ancaman fisik atau tindakan yang mengancam keberadaan infrastruktur negara.
Jika gertakan fisik dan ancaman kehancuran tidak mampu membuatnya goyah, musuh-musuh penegakan hukum ternyata memiliki senjata lain yang kerap kali berhasil merusak integritas banyak pejabat negara: rayuan materi dalam jumlah fantastis. Burhanuddin mengungkapkan bahwa ia pernah ditawari apa yang ia sebut sebagai “tiket keluar” dari kasus-kasus korupsi yang tengah digarapnya, dengan nilai uang yang mencapai Rp 2 triliun. Sebuah angka yang cukup untuk mengubah hidup siapa pun dalam sekejap, bahkan bisa menjamin kenyamanan hidup hingga beberapa generasi ke depan.
Namun bagi Burhanuddin, angka fantastis tersebut bukanlah sebuah keberuntungan atau kesempatan emas yang harus diterima, melainkan sebuah noda hitam yang bisa menghapus seluruh jejak karier yang ia bangun dengan susah payah selama puluhan tahun. Ia memilih untuk tetap “membeku”—istilah khusus yang ia gunakan untuk menggambarkan keteguhan hati dan sikapnya yang tidak mudah terpengaruh saat ditekan dengan berbagai godaan.
“Ini marwah kejaksaan dan marwah saya secara pribadi. Saya pantang untuk surut,” tegasnya dengan tatapan mata yang penuh keyakinan. Bagi dirinya, sejak pertama kali memutuskan untuk mengusut sebuah kasus korupsi, maka tidak ada jalan untuk berbalik arah atau menghentikan proses hukum, apa pun risiko yang harus dihadapi, baik bagi dirinya maupun keluarga yang dicintainya.
Sisi paling humanis sekaligus paling tegas dari pribadi Burhanuddin muncul ketika ia berbicara tentang hubungan dengan keluarga terdekatnya. Banyak pejabat publik yang seringkali goyah atau bahkan melanggar aturan ketika sanak saudara mereka terseret dalam jeratan hukum, namun ia sejak hari pertama dilantik menjabat sebagai Jaksa Agung sudah memasang batas yang sangat tegas bagi seluruh anggota keluarganya.
Bahkan kepada saudaranya sendiri, TB Hasanuddin yang merupakan seorang politikus senior dengan nama yang cukup dikenal di tengah masyarakat, ia sudah memberikan ultimatum yang tidak bisa dinegosiasikan: Jika suatu saat nanti sang saudara terbukti berbuat pidana atau terlibat dalam kasus korupsi, janganlah harap akan ada bantuan atau perlindungan khusus dari sang Jaksa Agung.
Komitmen “tanpa pandang bulu” ini tidak hanya menjadi prinsip pribadi Burhanuddin, melainkan juga menjadi fondasi bagi seluruh korps Adhyaksa untuk terus bergerak dan menjalankan tugas dengan integritas. Pengakuan terbuka dari Jaksa Agung ini menjadi sebuah pengingat bagi seluruh publik bahwa di balik setiap kasus korupsi besar yang berhasil terungkap dan mendapatkan proses hukum yang layak, terdapat sebuah perang saraf yang terjadi di balik pintu tertutup—sebuah perang tanpa senjata antara integritas yang kokoh melawan berbagai bentuk intimidasi dan godaan yang mengancam.
(*)
