Mataram, 9 Februari 2026 – Citra institusi kepolisian kembali mengalami benturan berat setelah seorang perwira tinggi di daerah Bima, yaitu Kapolres Bima, bersama istrinya ditangkap oleh tim khusus dari Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam operasi yang telah direncanakan dengan cermat. Penangkapan ini membuat publik terkejut, karena pihak yang seharusnya berada di garis depan pemberantasan narkoba diduga kuat terlibat dalam praktik perlindungan terhadap jaringan narkoba kelas kakap, menjadikan kasus ini sebagai bukti bahwa tidak ada jabatan yang kebal dari hukum dan penindakan yang tegas.
Penangkapan Kapolres Bima beserta istrinya dilakukan pada malam hari setelah tim dari Polda NTB mendapatkan informasi akurat mengenai dugaan keterlibatan perwira tersebut dalam jejaring kejahatan narkotika. Setelah melakukan pengawasan dan penyelidikan selama beberapa minggu, tim khusus akhirnya mengambil tindakan untuk melakukan penangkapan langsung di kediaman resmi Kapolres Bima. Saat ditanya mengenai alasan penangkapan, pihak Polda NTB menyampaikan bahwa terdapat dugaan kuat bahwa Kapolres Bima telah berperan sebagai “backing” atau pelindung bagi gembong narkoba yang mengoperasikan jaringan besar di wilayah Bima dan sekitarnya, dengan bukti yang menunjukkan adanya aliran dana serta komunikasi yang tidak wajar antara pihaknya dengan pelaku kejahatan.
“Kami melakukan proses penyelidikan yang mendalam sebelum mengambil tindakan. Bukti-bukti yang kami kumpulkan menunjukkan adanya indikasi kuat bahwa beliau telah menggunakan posisinya sebagai Kapolres untuk melindungi aktivitas jaringan narkoba kelas kakap yang beroperasi di daerahnya. Ini adalah pelanggaran berat baik secara hukum maupun moral, karena seharusnya seorang perwira kepolisian menjadi benteng pelindung masyarakat dari ancaman kejahatan, bukan justru menjadi bagian dari masalah yang merusak masa depan bangsa,” jelas seorang sumber dari tim penyidik Polda NTB saat memberikan keterangan awal terkait kasus ini.
Kejadian ini tentu saja mengguncang publik, terutama masyarakat di wilayah Bima yang selama ini mempercayakan keamanan dan ketertiban daerahnya pada Kapolres yang kini menjadi tersangka. Banyak yang menyampaikan rasa kecewa dan tidak percaya terhadap dugaan keterlibatan seorang perwira tinggi dalam perlindungan kejahatan narkoba, karena posisi Kapolres seharusnya menjadi simbol keadilan dan keamanan bagi masyarakat.
Penangkapan tersebut juga menjadi bukti bahwa langkah-langkah penindakan internal dalam institusi kepolisian berjalan sesuai dengan komitmen untuk membersihkan diri dari oknum yang tidak sesuai dengan nilai-nilai profesi kepolisian. Langkah cepat yang diambil oleh Polda NTB dinilai sebagai upaya penyelamatan citra institusi dari kerusakan yang lebih dalam, dengan menunjukkan bahwa tidak ada jabatan atau pangkat yang dapat menjadi tempat berlindung bagi mereka yang melakukan pelanggaran hukum. “Tidak ada seorang pun yang kebal hukum, termasuk perwira tinggi dalam lingkungan kepolisian. Kami akan terus melakukan tugas dengan tegas untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi yang kami junjung tinggi,” tambah pihak Polda NTB.
Dugaan keterlibatan sebagai pelindung jaringan narkoba menempatkan kasus ini sebagai pelanggaran serius baik secara hukum maupun etika profesi. Seorang perwira kepolisian yang seharusnya menjadi penjaga keamanan dan pemberantas kejahatan, justru diduga menjadi bagian dari struktur yang merusak dan membahayakan generasi muda serta masyarakat luas. Hal ini juga membuka kembali diskusi mengenai pentingnya pengawasan internal dan sistem kontrol yang ketat untuk mencegah terjadinya kasus serupa di masa mendatang.
Pihak Polda NTB menyampaikan bahwa proses hukum akan berjalan secara transparan dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Mereka juga menjamin bahwa setiap bukti dan proses penyidikan akan dilakukan dengan objektivitas tinggi, untuk memberikan keadilan yang layak dan menjadi contoh bahwa institusi mampu membersihkan diri dari dalam. “Kasus ini akan ditangani dengan penuh transparansi, karena kami menyadari bahwa kepercayaan publik adalah modal utama dalam menjalankan tugas sebagai aparat penegak hukum. Kami akan memberikan pembaruan terkait perkembangan kasus ini sesuai dengan tahapan proses hukum yang berjalan,” jelas pihak penanggung jawab kasus.
Publik kini menyaksikan bagaimana sebuah kasus yang melibatkan perwira tinggi kepolisian dapat menjadi ujian besar bagi integritas institusi kepolisian. Bukan hanya menjadi cerita tentang pelanggaran jabatan atau kejahatan narkoba semata, melainkan sebuah peringatan bahwa tugas menjaga keamanan dan keadilan harus selalu dijalankan dengan penuh integritas, serta menjadi bukti bahwa institusi memiliki komitmen untuk membersihkan diri dari oknum yang tidak sesuai dengan standar profesi.
Banyak pihak yang menyampaikan harapan agar proses hukum dalam kasus ini berjalan dengan transparansi tinggi, sehingga dapat menjadi pembelajaran bagi seluruh elemen masyarakat dan aparatur negara mengenai pentingnya menjaga amanah yang diberikan oleh rakyat. Kasus ini juga menjadi pengingat bahwa ancaman narkoba bukan hanya datang dari luar, melainkan bisa saja diperparah oleh mereka yang seharusnya menjadi benteng pelindung masyarakat – dan pengkhianatan terhadap amanah tersebut akan memiliki konsekuensi yang berat, baik bagi diri sendiri maupun bagi citra institusi yang dipercaya.
(*)
