BALIKPAPAN – Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Kalimantan Timur Brigjen Pol Adrianto Jossy Kusumo, S.H., M.Han., telah membuka secara resmi Taklimat Awal Audit Kinerja Inspektorat Wilayah Daerah (Itwasda) Polda Kaltim Tahap I Tahun Anggaran (TA) 2026 dengan fokus pada Aspek Perencanaan dan Pengorganisasian. Kegiatan yang berlangsung di Aula Rupatama Polda Kaltim pada Kamis (12/02/2026) ini bertujuan untuk menyelaraskan persepsi dan langkah-langkah seluruh jajaran dalam menghadapi proses audit yang akan dilaksanakan sepanjang tahun ini.
Acara tersebut tidak hanya diikuti secara langsung oleh jajaran Polda Kaltim, melainkan juga dihadiri oleh Irwasda Polda Kaltim Kombes Pol Aloysius Suprijadi, S.I.K., M.H., M.Han., seluruh Pejabat Utama Polda Kaltim, serta para Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) se-Kalimantan Timur. Selain itu, untuk memastikan cakupan partisipasi yang luas, taklimat awal ini juga diikuti secara daring oleh seluruh jajaran Polres melalui ruang video conference yang telah disiapkan di masing-masing wilayah kerja.
Dalam sambutan pembukaannya, Wakapolda Kaltim menegaskan bahwa fungsi pengawasan menjadi pilar utama dalam manajemen organisasi yang baik, khususnya dalam lingkup Kepolisian yang memiliki tanggung jawab besar terhadap masyarakat dan negara.
“Fungsi pengawasan merupakan pilar manajemen yang sangat penting, salah satunya melalui audit kinerja yang dilaksanakan oleh Itwasda Polda Kaltim. Tanpa pengawasan yang efektif, kita akan sulit untuk memastikan bahwa setiap langkah dan tindakan yang dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan serta mampu memberikan kontribusi optimal bagi pencapaian tujuan organisasi,” ujar Brigjen Pol Adrianto Jossy Kusumo.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa esensi dari audit kinerja tidak hanya sebatas sebagai sarana evaluasi kinerja yang telah dicapai, melainkan juga sebagai upaya untuk melakukan perbaikan berkelanjutan pada setiap aspek kerja.
“Audit kinerja merupakan sarana evaluasi dan perbaikan berkelanjutan guna memberikan keyakinan yang memadai serta konsultasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja (Satker) dan Satuan Wilayah (Satwil) di Polda Kaltim. Melalui audit ini, kita dapat mengidentifikasi kekuatan yang perlu diperkuat serta kelemahan yang harus segera diperbaiki agar kinerja kita semakin optimal,” tambahnya.
Wakapolda juga mengungkapkan harapannya bahwa melalui proses audit kinerja tahap ini, dapat terwujud perencanaan dan pengorganisasian yang lebih matang dan terstruktur di setiap unit kerja. Menurutnya, kedua aspek ini menjadi dasar utama dalam menjalankan tugas dan fungsi dengan efektif dan efisien.
“Perencanaan dan pengorganisasian yang baik akan mengurangi risiko penyimpangan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas. Setiap Satker dan Satwil harus memastikan bahwa rencana kerja yang dibuat jelas, terukur, dan selaras dengan visi serta misi Polda Kaltim dan Polri secara keseluruhan. Begitu pula dengan pengorganisasian sumber daya manusia dan sarana prasarana yang harus disusun sedemikian rupa agar dapat mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan,” tegasnya dengan tegas.
Selain membahas tentang perencanaan dan pengorganisasian, Wakapolda Kaltim juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran, khususnya terkait dengan Dokumen Induk Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2026 yang baru saja mulai berjalan.
“Pengelolaan anggaran merupakan aspek yang sangat krusial dan tidak dapat kita abaikan. Transparansi dalam setiap tahapan pengelolaan DIPA TA 2026 harus menjadi prioritas utama. Setiap pengeluaran harus berdasarkan kebutuhan yang jelas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat serta pihak terkait. Hal ini tidak hanya untuk menjaga integritas institusi, namun juga untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran negara dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” jelas Wakapolda.
Sementara itu, Irwasda Polda Kaltim Kombes Pol Aloysius Suprijadi dalam paparannya menjelaskan tentang mekanisme dan jadwal pelaksanaan audit kinerja tahap I TA 2026. Menurutnya, audit akan dilakukan secara terpadu terhadap seluruh Satker dan Satwil di wilayah hukum Polda Kaltim, dengan fokus pada evaluasi kesesuaian rencana kerja dengan kebutuhan masyarakat, kelengkapan dokumentasi perencanaan, serta efektivitas struktur organisasi dalam mendukung pelaksanaan tugas.
“Tim audit telah disiapkan dengan baik dan akan melakukan kunjungan langsung ke masing-masing unit kerja untuk melakukan verifikasi data dan dokumen, serta melakukan wawancara dengan pejabat dan petugas terkait. Kami berkomitmen untuk menjalankan proses audit dengan objektivitas dan profesionalisme tinggi, sehingga hasilnya dapat dijadikan dasar yang akurat untuk perbaikan kinerja ke depannya,” ujar Kombes Pol Aloysius Suprijadi.
Pada akhir acara, Wakapolda Kaltim mengajak seluruh jajaran untuk menerima proses audit dengan sikap terbuka dan kolaboratif. Ia menegaskan bahwa audit bukanlah bentuk pengawasan yang menyalahkan, melainkan upaya bersama untuk meningkatkan kualitas kerja dan memberikan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat Kalimantan Timur.
(red)
