Tegangnya Benturan Kewenangan Saat Eksekusi Pengosongan Rumah Warga, Wakil Wali Kota dan Aparat Polisi Berebut Kontrol di Lapangan
SURABAYA – Suasana di salah satu area permukiman warga di Kota Surabaya mendadak menjadi panas bukan hanya karena terik matahari yang menyengat, melainkan akibat benturan langsung antara dua pemangku kepentingan yang masing-masing bersikukuh pada kewenangan masing-masing. Di satu sisi, aparat kepolisian yang bertugas mengawal tegaknya putusan pengadilan dalam proses eksekusi pengosongan puluhan rumah warga. Di sisi lain, Wakil Wali Kota Surabaya yang turun gunung untuk “pasang badan” bagi warganya, menimbulkan bentakan dan saling tunjuk yang tak terhindarkan.
Insiden dramatis ini terekam jelas dalam rekaman visual yang kemudian menyebar luas, terjadi saat aparat gabungan dari kepolisian dan jaksa eksekusi sedang mengamankan jalannya proses eksekusi berdasarkan putusan Pengadilan Negeri (PN) terkait tanah sengketa. Kepala Bagian Operasional (Kabag Ops) yang memimpin pasukan pengamanan tampak tak bisa lagi menyembunyikan kekesalannya ketika kehadiran sang Wakil Wali Kota beserta rombongannya dinilai justru menghambat kelancaran proses eksekusi, termasuk pergerakan alat berat dan petugas juru sita yang siap menjalankan tugasnya.
“Seharusnya bapak mendukung pemerintah! Kenapa menghalangi pemerintah!” suara lantang sang aparat kepolisian memecah kerumunan warga yang berkumpul, dengan tangan yang langsung menunjuk ke arah sang pejabat daerah.
Sang Wakil Wali Kota berusaha tetap menjaga komposur dan meredam situasi dengan nada yang lebih tenang. Ia menjelaskan bahwa kedatangannya ke lokasi bukan untuk menghalangi proses hukum, melainkan untuk bernegosiasi agar warga diberikan kelonggaran waktu untuk memindahkan barang-barang pribadi mereka agar tidak mengalami kerusakan akibat eksekusi paksa. “Ini biar diangkuti warganya sendiri,” jelasnya sambil mencoba menghampiri barisan aparat yang berjaga rapi.
Namun, bagi aparat keamanan yang bertugas di lapangan, kedatangan pejabat politik di detik-detik terakhir pelaksanaan eksekusi dinilai hanya memperkeruh keadaan. Dialog yang awalnya berusaha tetap konstruktif kemudian bergeser menjadi nada tinggi, memperlihatkan benturan antara ego, kewenangan, dan pandangan yang berbeda terkait cara menangani kasus lahan sengketa ini.
“Bapak dari mana, Pak?” tanya sang Kabag Ops dengan nada tajam, menegaskan posisinya sebagai pemimpin operasi di lokasi tersebut.
“Saya Wakil Wali Kota,” jawab sang pejabat daerah dengan nada singkat namun tegas.
“Saya Kabag Ops, Pak!” sahut polisi tersebut dengan nada yang tidak kalah tegas, menegaskan bahwa dirinya memiliki wewenang penuh dalam mengatur situasi di lokasi eksekusi.
“Paham. Saya sudah satu tahun delapan bulan, Pak,” balas sang Wakil Wali Kota, mencoba mengingatkan bahwa dirinya telah cukup lama menjabat dan sangat memahami alur birokrasi pemerintahan kota, bahkan menyebut nama Wali Kota dan Sekretaris Daerah sebagai bukti kedekatannya dengan struktur pemerintahan yang ada.
Ia terus berusaha menawarkan jalan tengah yang dianggap lebih manusiawi, “Enggak, artinya biar diangkuti sendiri, saya jamin akan diangkuti sendiri.”
Namun, jaminan lisan tersebut langsung dimentahkan oleh aparat keamanan. Bagi mereka, eksekusi lahan yang telah didasarkan pada putusan resmi dari Pengadilan Negeri adalah sesuatu yang mutlak dan tidak bisa ditawar lagi dengan bentuk negosiasi kompromistis di lapangan. “Ndak begitu eksekusi, Pak. Bapak ndak usah ngatur saya! Saya punya kewenangan di sini!” tegas sang Kabag Ops dengan suara yang semakin meninggi.
Walau sang Wakil Wali Kota mencoba melanjutkan pembicaraan dengan kalimat yang lebih santai, “Iya gpp, tapi kan…”, sang Kabag Ops langsung memotong pembicaraannya dan mengeluarkan tudingan yang lebih keras.
“Kenapa bapak harus datang ke sini? Memprovokasi warga!” tuduhnya, menyiratkan bahwa kehadiran pejabat daerah justru dapat memicu emosi warga yang sudah dalam kondisi tegang.
“Kita tidak pernah menghalangi. Tidak pernah memprovokasi. Tidak boleh begitu,” bantah sang Wakil Wali Kota dengan nada yang menolak keras, menegaskan bahwa dirinya hanya datang untuk membela hak-hak warga yang akan kehilangan tempat tinggal dan memastikan proses berjalan dengan lebih manusiawi.
Aparat keamanan tetap berdiri kokoh pada tugas utamanya dan tidak mau tunduk pada argumen yang dianggap sebagai campur tangan pada proses hukum yang sudah final. “Tolong hargai orang PN! Kami hanya mengamankan! Selama ini sidang ke mana saja?” ujarnya dengan nada mempertanyakan mengapa pihak pemerintah kota tidak muncul selama proses peradilan perdata berlangsung, namun justru hadir saat eksekusi akan dilaksanakan.
Tak ingin kehilangan momentum dan memastikan tugasnya dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, komando keras langsung diteriakkan sang Kabag Ops kepada barisan pengamanan yang siap siaga. “Oke! Jalan terus! Bapak keluar! Bapak keluar!” perintahnya yang diiringi dengan suara riuh kericuhan dari kerumunan warga serta instruksi berulang dari aparat yang terus merangsek maju untuk menembus barikade yang secara tidak sengaja terbentuk akibat kedatangan rombongan pejabat daerah.
Catatan di Balik Ketegangan
Peristiwa “adu mekanik” kewenangan ini menjadi potret nyata betapa rumitnya dinamika konflik agraria di tingkat tapak. Di satu sisi, ada aturan hukum yang harus ditegakkan secara mutlak tanpa pandang bulu ketika palu hakim telah diketuk – prinsip yang menjadi landasan bagi negara hukum untuk menjaga kredibilitas sistem peradilan. Di sisi lain, ada realitas sosial yang tak bisa diabaikan: jeritan dan kesusahan warga yang kehilangan tempat tinggal, membuat seorang pemimpin daerah merasa terpanggil untuk hadir dan membela kepentingan masyarakat yang dipercayakan kepadanya.
Video rekaman momen ketegangan ini yang kemudian menjadi viral di media sosial bukan sekadar tontonan yang menghibur atau memancing emosi publik. Lebih dari itu, rekaman tersebut menjadi catatan kaki yang kuat tentang dinamika kompleks antara hukum yang harus ditegakkan, empati sosial yang harus dijunjung tinggi, dan tensi politik yang tak bisa dihindari dalam menangani isu-isu yang menyentuh hak hidup rakyat jelata.
Banyak pihak yang menyampaikan pandangan bahwa insiden ini menjadi pelajaran penting bagi seluruh elemen masyarakat tentang pentingnya komunikasi yang lebih baik antara institusi peradilan, aparat keamanan, dan pemerintah daerah sebelum proses eksekusi dilakukan. Hal ini diharapkan dapat mencegah terjadinya benturan serupa di masa depan dan memastikan bahwa proses hukum dapat berjalan dengan lancar sekaligus memperhatikan sisi kemanusiaan bagi para pihak yang terkena dampak.
(red)
