JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa rencana audit besar-besaran terhadap pencairan restitusi pajak tahun 2025 yang mencapai ratusan triliun rupiah bukan merupakan serangan personal terhadap pihak manapun, melainkan bagian dari upaya memastikan tata kelola fiskal yang transparan dan akuntabel. Menurutnya, jumlah restitusi yang tidak biasa besar tersebut tidak boleh dianggap sebagai angka biasa, melainkan perlu diperiksa secara mendalam untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan dalam sistem.
Inti dari langkah audit yang akan dilakukan bukan untuk menciptakan headline yang menggemparkan di media sosial, melainkan untuk memperbaiki mekanisme yang ada di balik angka tersebut. Menurut Purbaya, restitusi yang “terlalu besar” tidak boleh ditolak secara sepihak, namun harus diinventarisasi dengan detail dan dievaluasi secara menyeluruh. Hal ini penting karena restitusi merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem pajak yang memberikan hak kepada wajib pajak untuk mendapatkan pengembalian kelebihan pembayaran pajak secara sah. Namun, lonjakan jumlah yang jauh di atas ekspektasi menjadi sinyal penting bahwa pemeriksaan lebih teliti sangat diperlukan.
Konflik yang muncul dalam isu ini bersifat nyata: di satu sisi, publik menginginkan transparansi penuh terkait penggunaan dan pengelolaan uang negara, sementara di sisi lain, kritik yang beredar di masyarakat seringkali bersifat emosional atau bahkan berdasarkan informasi yang tidak benar (hoaks). Terdapat kebutuhan mendesak akan akuntabilitas fiskal, namun juga terdapat risiko terjadinya penafsiran yang bias jika komunikasi dari pemerintah tidak dilakukan dengan jelas dan komprehensif.
Dari isu ini dapat diambil pelajaran penting bahwa pemeriksaan terhadap anggaran dalam jumlah besar adalah tindakan yang sah secara profesional, selama prosesnya dijalankan sesuai dengan kaidah audit yang benar dan hasilnya dilaporkan dengan penuh akuntabilitas. Manajemen publik modern menuntut tiga hal utama dalam menangani isu sebesar ini:
- Transparansi proses, sehingga setiap data dan langkah audit tidak disalahartikan oleh masyarakat.
- Komunikasi risiko, agar publik memahami alasan mengapa audit tersebut perlu dilakukan dan potensi masalah yang mungkin ditemukan.
- Evaluasi sistemik, bukan hanya mencari pembenaran instan atau menyalahkan pihak tertentu, melainkan memperbaiki struktur dan mekanisme yang ada secara menyeluruh.
Ketiga elemen ini menjadi kunci untuk menyelamatkan legitimasi institusi keuangan negara dalam jangka panjang, bukan sekadar untuk menenangkan opini publik sesaat. Jika isu ini hanya diberitakan sebagai kontroversi politik tanpa konteks yang jelas, diskusi yang muncul cenderung akan melebar ke arah perdebatan emosional yang tidak produktif. Namun, jika fokus pada esensi masalah – yaitu bagaimana negara menjaga keuangan publik agar tidak terjadi pemborosan atau penyalahgunaan tanpa pengawasan yang ketat – maka pembicaraan dapat diarahkan pada pencarian solusi yang konstruktif.
Hal ini juga menjadi pengingat bahwa angka besar dalam anggaran negara bukan sekadar angka statistik semata, melainkan representasi langsung dari hak masyarakat atas tata kelola keuangan yang baik dan bertanggung jawab. Sehingga, pelajaran yang dapat diambil dari isu audit restitusi pajak ini adalah:
Audit bukan ancaman bagi siapapun – ia adalah mekanisme kontrol yang diperlukan untuk menjaga kesehatan keuangan negara.
Transparansi bukan pilihan yang bisa dipilih atau ditinggalkan – ia adalah landasan utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Komunikasi publik yang jelas dan akurat harus lebih kuat daripada rumor atau informasi yang tidak terverifikasi.
Pada akhirnya, pertanyaan yang perlu menjadi fokus bukan lagi tentang “siapa yang benar atau salah”, melainkan bagaimana sebuah audit fiskal skala besar dapat dilakukan dengan cara yang paling kredibel dan mudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat.
