Pamekasan, 10 Februari 2026 – Ribuan buruh rokok dan pelaku usaha tembakau yang tergabung dalam Forum Petani Tembakau dan Buruh Pabrik Lokal Madura (FPBM) menggelar aksi unjuk rasa yang damai di halaman Kantor Pemkab Pamekasan, Jalan Kabupaten No. 107, pada hari Selasa (10/2). Massa yang datang dari berbagai kecamatan di Pamekasan bahkan sebagian dari Kabupaten Sumenep dan Sampang menyuarakan keresahan mendalam terhadap sikap aparat penegak hukum (APH) yang dinilai sering melakukan razia terhadap industri rokok lokal tanpa prosedur yang jelas dan pendekatan yang humanis.
Dalam aksi yang berlangsung sejak pukul 09.00 WIB hingga sekitar pukul 12.00 WIB, massa membentangkan sejumlah poster dan spanduk dengan pesan kritik terhadap kebijakan razia yang dianggap terlalu represif. Beberapa tulisan yang tertera antara lain “Jangan Hancurkan Mata Pencaharian Kita”, “Razia Buta Bisa Picu Krisis Ekonomi Madura”, dan “Perlu Pembinaan Bukan Hanya Penindasan”. Aksi yang diikuti oleh sekitar 2.500 orang ini berjalan dengan kondusif, dengan didampingi oleh petugas kepolisian dan pihak keamanan lainnya.
Salah satu orator dari FPBM, Kholili, dalam pidatonya menyampaikan bahwa razia yang dilakukan secara masif tanpa memperhatikan kondisi industri hasil tembakau (IHT) lokal berpotensi menghambat aktivitas produksi yang telah menjadi tulang punggung ekonomi banyak keluarga di Madura. “Razia yang masif dan tidak humanis membuat banyak pabrik rokok lokal yang telah beroperasi secara legal dan memberikan kontribusi pada perekonomian daerah terancam berhenti beroperasi. Banyak buruh yang sudah mulai kehilangan pekerjaan karena pabrik terpaksa mengurangi kapasitas produksi atau bahkan menghentikan aktivitasnya sementara waktu,” ujar Kholili di depan puluhan ribu massa yang berkumpul.
Ia juga mengingatkan bahwa kondisi tersebut jika tidak segera mendapatkan perhatian dari pemerintah dapat memicu meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan di wilayah Madura, khususnya di Kabupaten Pamekasan yang merupakan salah satu sentra produksi tembakau dan rokok lokal terbesar di Pulau Madura. “Jumlah keluarga yang menggantungkan hidup pada sektor tembakau tidak sedikit – mulai dari petani yang menanam tanaman tembakau, pekerja di pabrik pengolahan tembakau, hingga buruh di pabrik rokok lokal. Kita khawatir jika situasi ini berlanjut, akan terjadi lonjakan kemiskinan yang sulit dikendalikan,” tambahnya.
Kholili juga menyampaikan bahwa masyarakat Madura sangat mengharapkan agar pemerintah dapat lebih peduli terhadap kondisi mereka, dan berharap agar persoalan serupa dengan tragedi sosial yang pernah terjadi di Nusa Tenggara Timur (NTT) akibat kebijakan yang kurang memperhatikan mata pencaharian rakyat tidak terulang kembali di Madura. “Kita tidak menginginkan situasi di mana ribuan orang kehilangan mata pencaharian dan terpaksa menghadapi kesulitan ekonomi yang berat. Pemerintah harus melihat sisi manusiawi dari setiap kebijakan yang dibuat,” jelasnya.
Meskipun mengkritik cara pelaksanaan razia saat ini, massa yang tergabung dalam FPBM menyatakan bahwa mereka tidak menentang razia secara keseluruhan. Mereka mempersilahkan agar razia tetap dilakukan untuk menjaga keamanan produk dan menghindari peredaran rokok yang tidak memenuhi standar kesehatan atau ilegal. Namun, razia tersebut harus dibarengi dengan pembinaan serta pendampingan yang intensif dari pemerintah kepada petani tembakau dan buruh rokok lokal, agar mereka tetap bisa bertahan hidup dan menjalankan usaha tanpa terjerat persoalan hukum.
“Kita mendukung upaya pemerintah untuk menjaga kualitas produk dan keamanan masyarakat. Namun, razia harus diimbangi dengan bimbingan teknis, pendampingan dalam memenuhi standar produksi, serta kemudahan dalam proses izin usaha. Sehingga industri lokal kita bisa tumbuh dan berkembang dengan baik, serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat,” ujar salah satu perwakilan buruh yang turut berpidato.
Menanggapi tuntutan dan aspirasi yang disampaikan oleh massa, Nuapti Pamekasan Khalilurrahman yang hadir langsung di lokasi aksi menyampaikan bahwa pihak pemerintah daerah akan segera mengambil langkah untuk menangani permasalahan yang diangkat. Ia mengumumkan bahwa akan menggelar pertemuan bersama berbagai unsur terkait, termasuk perwakilan petani, buruh, pengusaha rokok lokal, serta pihak terkait di Pemkab Pamekasan untuk menyusun langkah-langkah konkret dalam menyampaikan aspirasi tersebut ke pemerintah pusat.
“Mari kita lakukan tindak lanjut setelah demo ini selesai. Kita akan mengumpulkan semua pihak terkait untuk bertemu dan membahas secara mendalam bagaimana cara kita menyampaikan aspirasi ini ke Jakarta bersama-sama, agar suara kita bisa didengar oleh pemerintah pusat dan kebijakan yang lebih tepat guna bisa dibuat,” ujar Khalilurrahman dihadapan massa yang memberikan sambutan antusias.
Ia juga menambahkan bahwa pihak Pemkab Pamekasan akan segera melakukan kajian mendalam terhadap kondisi industri tembakau dan rokok lokal di daerahnya, serta akan bekerja sama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Dinas Pertanian untuk menyusun program pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan para pelaku usaha dan pekerja di sektor tersebut.
“Ada banyak hal yang bisa kita lakukan bersama untuk memastikan bahwa sektor tembakau tetap bisa menjadi sumber mata pencaharian yang layak bagi masyarakat Madura. Kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjembatani aspirasi rakyat dengan kebijakan pemerintah,” pungkas Khalilurrahman.
Setelah pidato penutup dari Nuapti Pamekasan, massa mengakhiri aksi unjuk rasa dengan membacakan doa bersama dan berjanji untuk terus bekerja sama dengan pemerintah dalam mencari solusi terbaik bagi permasalahan yang dihadapi.
(Jauhari)
