Bangkalan, 20 Januari 2026 – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangkalan mengangkat kritik terkait lambannya kemajuan pembangunan daerah dalam forum rapat bersama Komisi V DPR RI yang baru saja digelar. Mereka menyatakan bahwa kehadiran Jembatan Suramadu, yang telah beroperasi lebih dari satu dekade, dinilai belum memberikan dampak signifikan terhadap percepatan pembangunan di wilayah tersebut.
Dalam rapat yang menghadirkan berbagai pihak terkait, anggota DPRD Bangkalan menyampaikan kekhawatiran mereka terkait perkembangan daerah yang masih belum sesuai dengan harapan. Padahal, Jembatan Suramadu semula diharapkan dapat menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur di Bangkalan serta wilayah Madura pada umumnya, dengan menghubungkannya langsung dengan Kota Surabaya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur.
“Kita telah menunggu lebih dari sepuluh tahun sejak Jembatan Suramadu beroperasi, namun dampak yang dirasakan terhadap percepatan pembangunan di Bangkalan masih sangat minim. Banyak sektor yang masih tertinggal, terutama dalam hal infrastruktur dan daya saing ekonomi daerah,” ujar salah satu anggota DPRD Bangkalan yang tidak ingin disebutkan namanya dalam kesempatan tersebut.
Anggota DPRD Bangkalan juga menilai bahwa ketergantungan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) saja tidak cukup untuk mengejar ketertinggalan yang ada. Dengan kondisi ekonomi daerah yang masih perlu dukungan besar, mereka mendorong pemerintah pusat untuk mengaktifkan kembali Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS) yang telah tidak aktif dalam beberapa tahun terakhir.
Menurut mereka, BPWS memiliki peran strategis sebagai lembaga penghubung yang dapat menyelaraskan kebijakan dan pendanaan lintas sektor antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota di wilayah Surabaya-Madura. Lembaga ini juga dipercaya mampu mengidentifikasi kebutuhan pembangunan yang paling mendesak dan mengkoordinasikan berbagai program pembangunan agar berjalan secara sinergis.
“BPWS bukan hanya sebagai lembaga pembina, tetapi juga sebagai fasilitator yang dapat memastikan bahwa setiap langkah pembangunan di wilayah ini memiliki arah yang jelas dan didukung oleh sumber daya yang memadai. Peranannya sangat krusial untuk menghubungkan kebijakan dari pusat dengan kebutuhan yang ada di daerah,” jelas salah seorang tokoh DPRD Bangkalan.
Dengan dihidupkannya kembali lembaga tersebut, DPRD Bangkalan berharap intervensi pemerintah pusat terhadap pembangunan daerah dapat berjalan lebih terarah dan efektif. Khususnya dalam dua sektor utama, yaitu pembangunan infrastruktur yang masih menjadi kebutuhan mendesak untuk mendukung mobilitas barang dan orang, serta penguatan sektor ekonomi lokal agar mampu bersaing dan menyerap tenaga kerja lebih banyak.
“Kami berharap dengan adanya BPWS yang aktif kembali, pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, pelabuhan, dan sarana prasarana lainnya dapat berjalan lebih cepat. Selain itu, penguatan ekonomi daerah melalui pengembangan sektor pertanian, pariwisata, dan UMKM juga dapat mendapatkan dukungan yang lebih terpadu dari berbagai pihak,” tambahnya.
Dalam rapat tersebut, Komisi V DPR RI juga menyampaikan bahwa mereka akan mendengar keluhan dan usulan dari DPRD Bangkalan dengan seksama. Pihaknya akan melakukan kajian lebih lanjut terkait kemungkinan mengaktifkan kembali BPWS dan memastikan bahwa langkah yang diambil benar-benar memberikan manfaat nyata bagi percepatan pembangunan di Bangkalan dan wilayah Madura secara keseluruhan
(husairi)
