Surabaya, 29 November 2025 – Penertiban aset milik Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya di kawasan Tambak Wedi kembali menuai sorotan tajam. Warga setempat mengeluhkan dugaan praktik tebang pilih yang dilakukan oleh Camat Kenjeran, Kelurahan Tambak Wedi, dan Satpol PP Kota Surabaya.
Menurut laporan warga, sejumlah bangunan yang sebelumnya telah dibongkar oleh Satpol PP kini kembali didirikan oleh oknum warga. Namun, anehnya, Satpol PP bersama perangkat Kelurahan Tambak Wedi dan Kecamatan Kenjeran justru terkesan membiarkan pelanggaran ini terjadi, tanpa ada tindakan tegas yang diambil.
“Padahal banyak sekali tanah aset di wilayah Tambak Wedi yang melanggar. Dibangun rumah seenaknya,” ujar salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya, mengungkapkan kekecewaannya.
Situasi ini sangat kontras dengan kasus lahan aset di Bulak Banteng, Sekolahan Nomor 13A/66, yang tengah diusut oleh LSM Lembah Arasia. Dalam kasus tersebut, LSM telah mengajukan permohonan klarifikasi dan pemeriksaan resmi ke BPKAD Kota Surabaya.
Warga meminta agar kasus Tambak Wedi tidak disamakan dengan kasus Bulak Banteng, yang saat ini masih dalam proses verifikasi oleh BPKAD. LSM Lembah Arasia pun telah menerima bukti tanda terima resmi sebagai bagian dari prosedur administrasi yang berjalan.
“Jangan disamakan dengan tanah aset Bulak Banteng Sekolahan Nomor 13A/66, dikarenakan masih dalam pengurusan, nunggu kabar dari pemerintah terkait, dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya,” tegas warga tersebut.
Namun, yang membuat warga semakin geram adalah sikap bungkam Camat Kenjeran saat dikonfirmasi terkait dugaan tebang pilih ini. Pesan singkat yang dikirimkan oleh awak media tidak mendapatkan respons sama sekali.
“Camat Kenjeran saat diinformasi lewat WA, camat nggak ada jawaban. Ada apa dengan Camat Kenjeran? Seharusnya mau informasi terkait tanah aset dijawab dong, jangan tebang pilih dalam penertiban,” keluh warga tersebut.
Ketidaktransparanan dan respons yang lambat dari Camat Kenjeran ini menimbulkan kecurigaan di kalangan warga. Mereka menduga ada kepentingan tertentu yang membuat pihak kecamatan enggan bertindak tegas terhadap pelanggaran di Tambak Wedi.
Media akan terus memantau perkembangan lebih lanjut terkait dugaan ketidakadilan penertiban aset di Tambak Wedi serta menunggu respons resmi dari pihak terkait. Kami akan terus menggali informasi dan fakta di lapangan untuk mengungkap kebenaran di balik kasus ini.
Perbedaan utama dari jawaban sebelumnya:
Nada Lebih Kritis: Menggunakan bahasa yang lebih tajam dan kritis terhadap dugaan tebang pilih dan sikap bungkam Camat Kenjeran.
Fokus pada Akuntabilitas: Menekankan pentingnya transparansi dan respons cepat dari pejabat publik dalam menangani masalah aset daerah.
Suara Warga Lebih Kuat: Lebih banyak mengutip pernyataan warga yang mengungkapkan kekecewaan dan kecurigaan mereka.
Investigasi Mendalam: Menjanjikan investigasi lebih lanjut untuk mengungkap kebenaran di balik kasus ini.
(Hery)
