Surabaya- Wajah pelayanan publik kembali tercoreng dalam skandal yang menggoyahkan kepercayaan masyarakat. Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Manyar, Surabaya — yang seharusnya menjadi garda depan pelayanan administrasi kendaraan bermotor yang cepat, transparan, dan adil kini justru disorot tajam sebagai arena praktik percaloan yang terang-terangan, masif, dan terorganisir dengan rapi. Dugaan serius adanya pembiaran bahkan keterlibatan oknum internal membuat integritas institusi negara yang menjadi tulang punggung pelayanan publik dipertaruhkan secara terbuka di hadapan masyarakat.
Alih-alih mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, masyarakat yang datang ke SAMSAT Manyar justru dihadapkan pada deretan masalah yang tak masuk akal: antrean panjang yang tak ada kepastian akhir, informasi prosedur yang berubah-ubah sesuai dengan petugas yang ditanya, serta proses verifikasi dan pengurusan berkas yang berlarut-larut tanpa alasan yang jelas. Namun, kejanggalan yang tak bisa disembunyikan muncul ketika para calo dengan santai berkeliaran di area sekitar kantor, dengan mudah mendekati setiap wajib pajak yang tampak kebingungan atau tertekan oleh antrean, menawarkan “jalur cepat” yang seolah-olah sudah menjadi bagian dari sistem — seolah mereka mengetahui secara persis setiap celah dan kelemahan dalam alur pelayanan resmi.
Berdasarkan hasil penelusuran lapangan selama lebih dari seminggu dan kesaksian langsung sejumlah warga yang telah mengalami pengalaman menyakitkan di SAMSAT Manyar, praktik percaloan di sana tidak sekadar mangkal atau terjadi secara sporadis. Para calo aktif mendekati setiap pengunjung potensial, menawarkan penyelesaian seluruh urusan — mulai dari pembayaran pajak, perpanjangan STNK, hingga pengurusan BPKB — dengan waktu yang jauh lebih cepat, namun dengan tambahan biaya antara 200 ribu hingga 500 ribu rupiah tergantung jenis layanan. Ironisnya, layanan yang sama jika melalui jalur resmi justru terasa tidak hanya lambat, tetapi juga penuh dengan hambatan yang seolah-olah sengaja dibuat: mulai dari berkas yang dinyatakan tidak lengkap meskipun sudah sesuai petunjuk, hingga tahapan verifikasi yang dibiarkan macet tanpa penjelasan. Kondisi ini memunculkan kecurigaan mendalam bahwa ketidakefisienan sistem bukanlah kebetulan, melainkan bagian dari pola yang sengaja dibiarkan agar calo bisa beroperasi dengan leluasa.
“Kalau lewat calo, urusan beres dalam waktu satu hingga dua jam saja. Kalau lewat resmi, kita harus datang berulang kali, antre dari pagi hingga sore, malahan bisa saja dikatakan ada kesalahan di berkas padahal kita sudah cek berkali-kali,” ujar seorang warga bernama Budi (45 tahun) yang mengurus perpanjangan STNK mobilnya dengan nada kesal yang teramat jelas. Pernyataan ini bukanlah kasus tunggal; keluhan serupa terdengar hampir setiap hari dari berbagai pengunjung yang datang ke area SAMSAT Manyar, baik yang akhirnya memilih jalur calo maupun yang tetap bersabar melalui prosedur resmi.
Indikasi yang paling mencolok dan membuat dugaan kolusi semakin menguat adalah kemampuan para calo di SAMSAT Manyar untuk mengakses informasi internal yang seharusnya tidak dapat dijangkau oleh pihak luar. Mereka bisa menyampaikan secara tepat kapan berkas pengunjung akan diproses, mengetahui detail data kendaraan yang belum tercatat di layanan publik, bahkan mampu mempercepat tahapan verifikasi dan validasi yang biasanya membutuhkan waktu berjam-jam menjadi hanya beberapa menit. Bahkan, ada kesaksian bahwa calo bisa langsung membawa berkas pengunjung ke meja petugas tertentu, yang kemudian langsung memprosesnya tanpa harus melalui antrean resmi. Fakta ini membuat dugaan kuat bahwa praktik percaloan di sana tidak mungkin berjalan mulus dan bertahan lama tanpa adanya “restu senyap” bahkan partisipasi aktif dari dalam sistem — baik dari petugas operasional maupun pihak yang memiliki wewenang di tingkat manajemen.
Seorang pengamat kebijakan publik dari lembaga riset lokal menegaskan dengan tegas, “Ini bukanlah calo jalanan biasa yang hanya mengambil kesempatan dari kekacauan sistem. Pola operasional mereka sangat rapi, konsisten, dan terstruktur dengan baik. Setiap calo tampaknya memiliki bagian kerja yang jelas, mulai dari yang bertugas mendekati calon klien, yang menangani pengumpulan berkas, hingga yang menjalin hubungan dengan pihak internal. Kalau tidak ada keterlibatan langsung dari oknum di dalam institusi, praktik seperti ini pasti sudah bisa diberantas dalam waktu singkat.”
Keberadaan calo yang menguasai pelayanan di SAMSAT Manyar bukanlah sekadar pelanggaran aturan administratif yang bisa dianggap remeh. Lebih dari itu, praktik ini merupakan bentuk pengkhianatan terhadap prinsip keadilan dan kesetaraan yang seharusnya menjadi dasar pelayanan publik. Ketika akses terhadap layanan yang seharusnya menjadi hak setiap warga negara dipermudah hanya bagi mereka yang sanggup membayar lebih mahal melalui jalur calo, sementara warga yang taat aturan dan tidak mampu membayar tambahan dipersulit secara sengaja, maka negara secara tidak langsung telah kalah oleh praktik ilegal yang merusak tatanan sistem.
Dampaknya tidak hanya dirasakan secara finansial oleh masyarakat, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara secara keseluruhan. Pelayanan publik yang seharusnya menjadi sarana untuk memfasilitasi kehidupan masyarakat justru berubah menjadi komoditas yang bisa dibeli dengan harga lebih tinggi, sementara prinsip kesetaraan dan kepatutan dibiarkan terlantar. Akhirnya, masyarakat yang paling lemah dan tidak memiliki akses terhadap informasi maupun koneksi menjadi korban utama dari praktik yang tidak adil ini.
Masyarakat kini tidak lagi puas dengan janji-janji kosong atau tindakan simbolik yang tidak menyentuh akar masalah. Penindakan calo secara sporadis atau pemasangan spanduk “anti-calo” di area sekitar kantor dinilai hanya sebagai upaya kosmetik belaka jika tidak dibarengi dengan langkah-langkah tegas untuk membersihkan institusi dari dalam dan melakukan reformasi sistem secara menyeluruh.
Desakan dan tuntutan dari publik semakin menguat dan tidak bisa diabaikan:
1. Bongkar tuntas jaringan calo yang beroperasi di SAMSAT Manyar hingga ke akarnya, termasuk mengungkap semua pihak yang terlibat baik dari luar maupun dalam institusi.
2. Lakukan audit total terhadap sistem pelayanan dan seluruh personel yang bekerja di SAMSAT Manyar, mulai dari petugas operasional hingga tingkat manajemen, untuk mengungkap setiap bentuk kecurangan atau kolusi yang terjadi.
3. Publikasikan secara terbuka dan transparan standar biaya serta waktu yang diperlukan untuk setiap jenis layanan di SAMSAT Manyar, agar masyarakat bisa memverifikasi sendiri apakah ada praktik pembebanan biaya tambahan atau kelambatan yang tidak perlu.
4. Berikan sanksi tegas dan tanpa kompromi bagi setiap oknum yang terbukti terlibat, tanpa memandang jabatan atau kedudukan mereka, sebagai bentuk bukti bahwa negara tidak akan mentolerir setiap bentuk korupsi dan penyalahgunaan wewenang.
Kasus percaloan yang menguasai SAMSAT Manyar bukanlah sekadar masalah lokal yang bisa dianggap remeh. Ini menjadi tamparan keras bagi agenda reformasi birokrasi yang telah digaungkan selama bertahun-tahun, serta bukti bahwa praktik lama yang merusak masih terus bercokol di dalam institusi negara. Jika sistem pelayanan publik masih dibiarkan menjadi lahan basah bagi praktik ilegal dan kolusi antar oknum, maka slogan “pelayanan prima untuk masyarakat” hanyalah retorika kosong yang tidak memiliki makna apapun. Publik kini sedang menunggu dengan cermat: apakah negara benar-benar hadir untuk membersihkan institusinya sendiri dari praktik yang merusak, atau justru akan terus membiarkan calo berkuasa dan menjadikan layanan publik sebagai ladang bisnis pribadi di jantung kota Surabaya?
Bersambung
