PALEMBANG – Di tengah kondisi yang semakin kompleks dengan meningkatnya ancaman kejahatan keuangan berbasis teknologi digital di berbagai wilayah, Polda Sumatera Selatan (Sumsel) memperkuat koordinasi strategis dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatera Selatan sebagai bagian dari upaya penting dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah dan keamanan nasional.
Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumsel Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum. secara langsung menerima audiensi Kepala OJK Provinsi Sumatera Selatan Arifin Susanto beserta jajarannya di Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Sumsel, Palembang. Pertemuan yang menjadi forum strategis ini bertujuan untuk merespons eskalasi berbagai bentuk kejahatan keuangan digital yang semakin canggih, termasuk modus penipuan berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), pinjaman online ilegal, serta investasi bodong yang telah memberikan dampak luas terhadap kesejahteraan masyarakat.
Dalam rangkaian audiensi tersebut, pihak OJK mengusulkan untuk mencanangkan Gerakan Sumsel Berantas Scam, yang akan melibatkan dua komponen utama yaitu edukasi publik secara masif kepada seluruh lapisan masyarakat serta penyelenggaraan konferensi pers bersama sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi dan upaya pencegahan yang proaktif.
Kapolda Sumsel dengan tegas menyampaikan dukungan penuh terhadap inisiatif kolaboratif tersebut. “Kami menyambut baik kolaborasi ini dan siap mendukung penuh Gerakan Sumsel Berantas Scam. Kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas menjadi landasan kami dalam melindungi masyarakat dari kejahatan keuangan digital,” tegas Kapolda Sumsel dalam kesempatan tersebut.
Langkah sinergis antara Polda Sumsel dan OJK Provinsi Sumsel ini sejalan dengan kebijakan nasional yang bertujuan untuk memperkuat perlindungan terhadap konsumen di sektor jasa keuangan serta menjaga kepercayaan publik terhadap sistem keuangan nasional dan daerah.
Pertemuan juga secara khusus menyoroti tren meningkatnya penggunaan teknologi kecerdasan buatan dalam berbagai modus penipuan digital, antara lain rekayasa suara (voice cloning), manipulasi identitas digital, serta serangan phishing yang menggunakan data pribadi masyarakat sebagai alat utama dalam melakukan kejahatan.
Kedua institusi sepakat bahwa dua hal menjadi prioritas utama dalam penanganan masalah ini, yaitu peningkatan literasi keuangan masyarakat agar dapat mengenali dan menghindari berbagai bentuk penipuan, serta penguatan kapasitas penyidik dari pihak kepolisian dalam menangani kasus-kasus kejahatan keuangan digital yang semakin kompleks.
Pihak OJK menyatakan kesiapan penuh untuk memberikan dukungan dalam bentuk penyediaan saksi ahli, materi edukasi keuangan, serta koordinasi teknis dalam penanganan setiap perkara yang berkaitan dengan sektor jasa keuangan.
Kepala Bidang Humas (Kabid Humas) Polda Sumsel Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H. menegaskan bahwa sinergi yang terjalin antara Polda Sumsel dan OJK Provinsi Sumsel ini merupakan bentuk konkret dari kehadiran negara dalam melindungi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat luas.
(*)
