JAKARTA – Indonesia secara resmi mulai memberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) nasional pada hari Kamis (02/01/2026), menggantikan aturan lama yang merupakan warisan kolonial yang telah berlaku selama puluhan tahun. Salah satu ketentuan penting yang menjadi perhatian publik adalah pasal yang mengatur tentang ancaman pidana terhadap penghinaan Presiden, Wakil Presiden, serta lembaga negara seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mahkamah Agung (MA), dan Mahkamah Konstitusi (MK). Langkah ini diharapkan dapat memberikan kerangka hukum pidana yang lebih sesuai dengan nilai budaya dan kepentingan nasional, meskipun implementasinya menjadi sorotan terkait bagaimana menjaga keseimbangan antara perlindungan martabat institusi dan kebebasan berpendapat masyarakat.
KUHP nasional yang telah melalui proses penyusunan dan pembahasan yang panjang ini disebut mengusung semangat restorative justice yang lebih fokus pada pemulihan dan penyelesaian konflik daripada hanya memberikan hukuman. Selain itu, aturan baru juga disesuaikan dengan nilai-nilai budaya nasional seperti gotong royong dan rasa hormat terhadap institusi yang menjadi pijakan negara. Namun, pemerintah juga mengakui bahwa tantangan terbesar dalam penerapan KUHP baru terletak pada penegakan hukum yang adil, transparan, dan mampu membedakan dengan jelas antara kritik yang konstruktif dan penghinaan yang tidak bertanggung jawab.
KETENTUAN PENTING: PIDANA HINGGA 3 TAHUN UNTUK PENGHINAAN PRESIDEN, WAKIL PRESIDEN, DAN LEMBAGA NEGARA
Dalam bab khusus yang mengatur tentang kehormatan dan martabat lembaga negara serta pejabat tinggi negara, KUHP baru menetapkan bahwa setiap tindakan yang dinilai sebagai penghinaan atau serangan terhadap martabat Presiden atau Wakil Presiden dapat dikenai hukuman penjara maksimal tiga tahun. Ketentuan serupa juga berlaku bagi penghinaan yang ditujukan kepada lembaga negara yang memiliki peran penting dalam sistem pemerintahan nasional, yaitu DPR, MA, dan MK.
Menurut penjelasan dari pihak Kementerian Hukum dan HAM yang menjadi penanggung jawab penyusunan aturan baru, ketentuan ini dibuat bukan untuk membungkam kritik publik, melainkan untuk menjaga kehormatan dan integritas institusi yang menjadi simbol kekuasaan negara dan pelaksana kedaulatan rakyat. “Institusi negara dan pejabat tinggi negara merupakan representasi dari negara kesatuan Republik Indonesia. Perlindungan terhadap martabat mereka juga merupakan bentuk perlindungan terhadap kedaulatan dan kehormatan bangsa secara keseluruhan,” jelas salah satu pejabat Kementerian Hukum dan HAM dalam konferensi pers peluncuran KUHP nasional.
Namun demikian, pihak pemerintah juga mengakui bahwa terdapat batas yang sangat tipis antara kritik yang sehat dan konstruktif dengan penghinaan yang bertujuan untuk merusak martabat atau mengacaukan ketertiban negara. Oleh karena itu, pemerintah menegaskan pentingnya adanya pengawasan publik yang aktif serta mekanisme penegakan hukum yang jelas agar pasal-pasal ini tidak disalahgunakan untuk membatasi kebebasan berpendapat yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945.
PEMERINTAH MENEGASKAN PENTINGNYA PENGAWASAN PUBLIK, MASYARAKAT DIIMBAU LEBIH CERMAT
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Hukum dan HAM menyampaikan bahwa pemerintah sangat menyadari kekhawatiran masyarakat terkait potensi penyalahgunaan pasal penghinaan ini. Oleh karena itu, pihaknya menegaskan bahwa penegakan hukum akan dilakukan dengan sangat hati-hati dan berdasarkan bukti yang jelas, serta akan ada mekanisme banding yang terbuka bagi siapa saja yang merasa dirugikan oleh putusan pengadilan.
“Kami mengakui bahwa batas antara kritik dan penghinaan memang sangat tipis, dan itulah mengapa kami sangat menekankan pentingnya pengawasan publik terhadap implementasi pasal-pasal ini. Kebebasan berpendapat adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dinegosiasikan, tetapi hak tersebut harus digunakan dengan tanggung jawab dan tidak boleh merusak kepentingan umum atau martabat orang lain,” ujar Menteri Hukum dan HAM.
Pemerintah juga mengimbau masyarakat, khususnya pengguna media sosial, untuk lebih cermat dan bijak dalam menyampaikan pendapat di ruang publik. Dalam era digital yang menghadirkan kemudahan untuk menyebarkan informasi dengan cepat, setiap individu diharapkan dapat memastikan bahwa apa yang mereka sampaikan adalah berdasarkan fakta, tidak mengandung unsur penghinaan atau ujaran kebencian, dan memberikan kontribusi positif bagi perkembangan negara.
“Saat ini, media sosial telah menjadi ruang publik yang sangat penting untuk berbagi pendapat dan informasi. Namun, kita juga harus menyadari bahwa setiap kata yang kita tulis atau ucapkan dapat memiliki dampak besar bagi orang lain dan bagi negara. Oleh karena itu, mari kita gunakan kebebasan berpendapat dengan bijak dan bertanggung jawab,” tambahnya.
KUHP BARU MENGUSUNG SEMANGAT RESTORATIVE JUSTICE, IMPLEMENTASI TERGANTUNG PENEGAKAN HUKUM YANG ADIL
Selain ketentuan tentang penghinaan lembaga negara, KUHP nasional juga membawa sejumlah perubahan signifikan lainnya yang mengusung semangat restorative justice. Konsep ini mengedepankan pemulihan hubungan antara pelaku kejahatan dengan korban serta masyarakat, bukan hanya fokus pada pemberian hukuman pidana. Beberapa contoh penerapan konsep ini antara lain adalah adanya opsi untuk penyelesaian kasus melalui musyawarah untuk mufakat (musyawarah), pembayaran ganti rugi, atau partisipasi pelaku kejahatan dalam program pemulihan masyarakat.
Selain itu, KUHP baru juga disesuaikan dengan nilai budaya nasional, seperti penekanan pada rasa hormat terhadap orang tua dan leluhur, penghormatan terhadap keragaman budaya, serta pentingnya menjaga keharmonisan sosial. Beberapa pasal juga dibuat untuk mengatur kejahatan yang relevan dengan perkembangan zaman, seperti kejahatan dalam dunia maya, kejahatan terkait teknologi informasi, dan kejahatan lingkungan hidup yang semakin menjadi perhatian global.
Namun demikian, banyak pihak yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi KUHP nasional tidak hanya terletak pada isi aturan itu sendiri, tetapi lebih pada bagaimana aturan tersebut ditegakkan secara adil, transparan, dan konsisten oleh seluruh aparat penegak hukum. Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM) menyampaikan bahwa pihaknya akan terus mengawasi penerapan KUHP baru untuk memastikan bahwa tidak ada pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi.
“KUHP nasional yang baru adalah langkah maju yang penting bagi sistem hukum pidana Indonesia. Namun, kita harus memastikan bahwa implementasinya tidak menyimpang dari tujuan awalnya, yaitu untuk menciptakan keadilan dan melindungi kepentingan masyarakat. Komnas HAM siap untuk menjadi mitra pemerintah dalam memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan dengan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia,” ujar Ketua Komnas HAM.
RESPON MASYARAKAT DAN KALANGAN PROFESI TERKAIT
Respon dari masyarakat dan berbagai kalangan profesi terhadap pelaksanaan KUHP nasional menunjukkan pandangan yang beragam. Banyak pihak yang menyambut baik langkah ini sebagai bentuk modernisasi sistem hukum pidana Indonesia, namun sebagian lainnya tetap menyampaikan kekhawatiran terkait potensi penyalahgunaan pasal-pasal tertentu, terutama pasal tentang penghinaan lembaga negara.
Profesor Bambang Wijaya, ahli hukum pidana dari Universitas Indonesia: “KUHP baru membawa banyak perubahan positif, terutama dalam pengenalan konsep restorative justice yang lebih sesuai dengan nilai budaya kita. Namun, terkait pasal penghinaan, kita perlu memiliki pedoman yang jelas dan terperinci tentang apa yang dianggap sebagai penghinaan dan apa yang dianggap sebagai kritik yang sah. Hal ini akan membantu aparat penegak hukum dalam mengambil keputusan yang konsisten dan adil.”
Siti Nurhaliza, aktivis hak asasi manusia: “Kami mengapresiasi upaya pemerintah untuk menyusun KUHP nasional, tetapi kami juga ingin menekankan bahwa kebebasan berpendapat adalah salah satu pilar demokrasi yang tidak dapat dikurangi. Kami berharap bahwa pasal penghinaan tidak akan digunakan untuk membungkam suara-suara yang kritis terhadap kebijakan pemerintah atau lembaga negara.”
Di kalangan pengguna media sosial, banyak yang menyampaikan bahwa mereka akan lebih berhati-hati dalam menyampaikan pendapat, namun juga berharap bahwa pemerintah akan tetap terbuka terhadap kritik yang konstruktif. Banyak yang menyatakan bahwa mereka mendukung perlindungan terhadap martabat lembaga negara, tetapi juga ingin memastikan bahwa hak mereka untuk menyampaikan pendapat tidak akan terganggu.
HARAPAN UNTUK IMPLEMENTASI YANG BERKELANJUTAN
Sebagai langkah awal dalam pelaksanaan KUHP nasional, pemerintah telah melakukan serangkaian sosialisasi kepada aparat penegak hukum, pengacara, akademisi, dan masyarakat umum. Tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk memastikan bahwa semua pihak memahami isi aturan baru dan dapat menerapkannya dengan benar. Selain itu, pemerintah juga akan terus melakukan evaluasi berkala terhadap implementasi KUHP baru untuk melihat apakah ada bagian yang perlu diperbaiki atau disesuaikan dengan kondisi yang berkembang.
“KUHP nasional adalah aturan yang hidup dan akan terus berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat dan negara kita. Kami berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan agar aturan ini dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh rakyat Indonesia,” pungkas Menteri Hukum dan HAM.
Dengan pelaksanaan KUHP nasional, diharapkan Indonesia dapat memiliki sistem hukum pidana yang lebih modern, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai bangsa. Meskipun terdapat tantangan yang perlu dihadapi dalam implementasinya, langkah ini dianggap sebagai langkah penting menuju pembangunan negara hukum yang kuat dan berkeadilan bagi seluruh rakyat.
(*)
