Surabaya, Jawa Timur – 15 Januari 2026 – Keberlanjutan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai fondasi utama kesejahteraan sosial nasional sangat bergantung pada kolaborasi seluruh komponen bangsa, mulai dari pemerintah, sektor swasta, hingga masyarakat luas. Hal ini ditegaskan oleh Ketua BPJS WATCH Jawa Timur, Arief Supriyono S.T., S.H., S.E., MM, dalam keterangannya sebagai pembicara pada Kegiatan Transformasi Digital Award yang berlangsung di The Anvaya Beach Resort Bali, Jl. Kartika Plaza, Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali, pada Rabu (14/01/2026).
Acara yang menghadirkan berbagai pihak terkait dengan penyelenggaraan JKN ini menjadi wadah untuk mengevaluasi perkembangan program serta merumuskan langkah strategis dalam menghadapi tantangan zaman yang semakin dinamis. Menurut Arief, keberhasilan JKN tidak dapat dicapai hanya oleh satu pihak saja.
“Sesuatu hal bisa diwujudkan secara maksimal apabila semua komponen bekerja bersama-sama. Pemerintah memiliki kewenangan dan data, sementara masyarakat memberikan kepercayaan. Jika keduanya bersinergi, program JKN akan tepat sasaran dan memberikan dampak positif yang nyata,” jelas Arief dalam paparannya.
JKN Sebagai Amanat Konstitusi dan Instrumen Ekonomi
Penting diketahui, penyelenggaraan JKN merupakan amanat yang termaktub dalam Pasal 28H Ayat (3) dan Pasal 34 Ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yang menyatakan bahwa negara wajib mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat, terutama masyarakat lemah dan tidak mampu. Arief menekankan bahwa kebijakan publik seperti JKN harus dirancang secara inklusif, adaptif, dan berkelanjutan untuk dapat menjawab berbagai tantangan yang muncul.
“Banyak yang menganggap JKN hanya sebatas program jaminan kesehatan semata, padahal sebenarnya ini adalah instrumen ekonomi yang kuat. Program ini berfungsi melindungi pekerja dari risiko kesehatan yang dapat mengganggu produktivitas, meningkatkan daya beli masyarakat karena biaya kesehatan terjamin, membantu efisiensi biaya perusahaan dalam hal perlindungan karyawan, hingga mendukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam menggerakkan roda ekonomi nasional,” ungkapnya.
Tantangan Era Modern Bagi Kepesertaan JKN
Arief juga mengungkapkan bahwa dunia saat ini menghadapi kondisi yang kompleks, yang dapat digambarkan sebagai era yang rapuh (Brittle), penuh kecemasan (Anxious), tidak linear (Non-linear), dan sulit dipahami (Incomprehensible). Beberapa masalah yang menjadi tantangan besar bagi kepesertaan JKN antara lain PHK massal yang menyebabkan banyak orang kehilangan akses jaminan kesehatan melalui pekerjaan, serta struktur kerja yang semakin beragam seperti pekerja freelance yang belum memiliki kepastian perlindungan jangka panjang.
Untuk mengatasi hal tersebut, ia menekankan pentingnya menerapkan strategi Retensi Kepesertaan agar status peserta tetap aktif dalam program JKN. “Tujuannya agar perlindungan tidak terputus, keuangan JKN tetap stabil, dan semangat solidaritas sosial yang menjadi dasar dari program ini tetap terjaga dengan baik,” imbuh Arief.
Transformasi Digital Sebagai Pondasi Sistem JKN
Di tengah percepatan proses globalisasi dan kemajuan teknologi, transformasi digital bukan lagi sekadar pendukung, melainkan telah menjadi pondasi utama dalam penyelenggaraan sistem JKN. Digitalisasi dipercaya mampu meningkatkan efisiensi proses administrasi, memperluas akses layanan bagi masyarakat di seluruh pelosok negeri, serta memperkuat tata kelola yang transparan antara BPJS Kesehatan, Fasilitas Kesehatan (Faskes), dan pemerintah daerah.
Namun demikian, Arief juga mengingatkan akan adanya tantangan yang menyertai transformasi digital, seperti rendahnya literasi digital di kalangan sebagian masyarakat, terutama di daerah pedesaan, serta risiko keamanan data yang harus dijaga dengan ketat. “Oleh karena itu, transformasi digital tidak boleh hanya fokus pada penerapan teknologi semata, tetapi juga harus dibarengi dengan program edukasi publik yang masif dan kebijakan perlindungan data yang komprehensif,” jelasnya.
Rekomendasi Utama untuk Keberlangsungan JKN
Untuk memastikan keberlangsungan dan kemajuan Program JKN ke depannya, Arief Supriyono memberikan beberapa poin rekomendasi utama yang perlu diperhatikan oleh seluruh pihak terkait:
1. Pembenahan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) – Memastikan masyarakat yang benar-benar miskin dan tidak mampu tercatat secara akurat dalam DTKS, serta melakukan verifikasi berkala untuk mengeluarkan masyarakat yang sudah mampu dari data tersebut agar alokasi bantuan tepat sasaran.
2. Pencapaian Cakupan Kepesertaan yang Luas – Menjamin seluruh warga Indonesia, termasuk kelompok masyarakat adat yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), dapat menjadi peserta aktif JKN dengan proses pendaftaran yang disederhanakan dan mudah diakses.
3. Peningkatan Kualitas dan Akses Faskes – Memastikan akses ke Fasilitas Kesehatan (Faskes) baik tingkat rumah sakit, puskesmas, maupun klinik praktik perorangan mudah, cepat, dan memberikan layanan yang layak serta berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat.
4. Partisipasi Kelompok Rentan – Melibatkan kelompok rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin secara aktif dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan dan penyelenggaraan JKN, sehingga program dapat lebih sesuai dengan kebutuhan mereka.
“Program JKN adalah pilar utama jaminan sosial negara yang harus kita jaga dan kembangkan bersama. Dengan sistem data yang terpadu dan kerja sama multipihak yang kuat, kita tidak hanya dapat menjalankan program ini secara efektif hari ini, tetapi juga mampu membangun fondasi yang kokoh untuk mendukung kesejahteraan generasi mendatang,” tutup Arief dengan tegas.
Dalam acara tersebut, hadir berbagai tokoh penting terkait dengan penyelenggaraan JKN, antara lain Direktur Teknologi dan Informasi BPJS Kesehatan Edwin Aristiawan, seluruh Deputi Direksi Wilayah BPJS Kesehatan, Deputi Direksi Bidang, para Kepala Cabang BPJS Kesehatan pemenang lomba transformasi digital, serta perwakilan dari Fasilitas Kesehatan pemenang penghargaan yang meliputi Direktur Utama Rumah Sakit (atau yang mewakili), Kepala Puskesmas, Pimpinan Klinik Pratama, dan Dokter Praktek Perorangan dari berbagai daerah di Indonesia.
(Red)
