JAKARTA – Bayangkan skenario ini: Anda datang ke toko langganan, tempat biasa Anda memenuhi kebutuhan atau mencari rezeki. Namun, yang Anda dapati adalah etalase kosong melompong, garis polisi yang melintang, dan kabar bahwa seluruh isi toko, bahkan emas yang menjadi tumpuan usaha, sudah tak tersisa. Dalam waktu kurang dari 24 jam – tepatnya 17 jam – semuanya diangkut. Peristiwa ini, betapapun pentingnya dari sisi penegakan hukum, segera memunculkan satu isu krusial di benak publik: bukan hanya apa yang dilakukan, tetapi bagaimana itu dilakukan.
Ini bukan sekadar penggeledahan atau penyitaan biasa. Ini adalah ujian nyata terhadap manajemen kepercayaan publik, sebuah komoditas yang semakin langka dan berharga di era informasi yang serba cepat. Keseriusan Versus Demonstrasi Kekuasaan
Ketika aparat penegak hukum bertindak dengan skala besar dan terlihat dramatis di mata masyarakat, publik secara otomatis akan membaca dua hal yang berbeda. Pertama, itu bisa diinterpretasikan sebagai keseriusan dan ketegasan aparat dalam menjalankan tugasnya. Namun, di sisi lain, tindakan tersebut juga bisa dilihat sebagai demonstrasi kekuasaan, sebuah pertunjukan kekuatan tanpa penjelasan yang memadai.
Di era yang serba terbuka seperti sekarang, di mana informasi mengalir tanpa henti dan opini publik terbentuk dalam hitungan menit, tindakan besar tanpa penjelasan yang cukup akan selalu melahirkan ruang spekulasi. Publik akan mulai bertanya-tanya, “Ada apa sebenarnya?”, “Apakah ini sudah sesuai prosedur?”, atau “Mengapa harus sedramatis ini?”. Spekulasi ini, jika tidak segera dijawab dengan komunikasi yang transparan dan akuntabel, akan menjadi bola salju yang mengikis kepercayaan. Penegakan Hukum: Bukan Hanya Prosedur, tapi Juga Persepsi
Pelajaran dari kasus semacam ini jelas: penegakan hukum hari ini bukan lagi hanya soal prosedur hukum semata. Ia juga sangat erat kaitannya dengan persepsi publik, dampak sosial yang ditimbulkan, dan cara komunikasi yang dipilih oleh institusi. Setiap keputusan besar yang diambil oleh aparat memiliki efek berantai yang luas dan mendalam.
- Karyawan kehilangan rasa aman: Para pekerja di tempat usaha yang digeledah atau disita akan merasa tidak aman, khawatir akan nasib pekerjaan mereka dan masa depan mata pencarian.
- Pelanggan kehilangan kepastian: Pelanggan yang bergantung pada toko tersebut akan kehilangan kepastian layanan atau produk, dan mungkin akan beralih ke tempat lain, menimbulkan kerugian ekonomi lebih lanjut.
- Pasar lokal kehilangan stabilitas: Kejadian dramatis semacam ini dapat menciptakan gejolak dan ketidakpastian di pasar lokal, terutama jika menyangkut sektor ekonomi yang sensitif.
- Masyarakat kehilangan satu hal paling mahal: rasa percaya. Ini adalah dampak yang paling merugikan. Ketika kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum terkikis, legitimasi negara pun akan terancam.
Negara yang kuat bukanlah yang paling keras terlihat bekerja atau yang paling sering menunjukkan otot kekuasaannya. Negara yang matang dan berwibawa adalah yang tahu cara menjelaskan batas tindakannya, urgensinya dalam setiap langkah yang diambil, dan akuntabilitasnya kepada publik. Transparansi Kunci Manajemen Krisis
Ini bukan soal membela atau menyalahkan pihak manapun. Ini adalah tentang standar tata kelola yang seharusnya diterapkan dalam setiap tindakan pemerintah, terutama yang berdampak luas. Dalam manajemen krisis, ada prinsip sederhana yang wajib dipegang: tindakan tegas harus selalu diimbangi dengan komunikasi yang transparan dan proaktif.
Jika prinsip ini diabaikan, narasi yang berkembang di masyarakat akan dibentuk oleh asumsi, bukan oleh fakta yang sebenarnya. Dan ketika asumsi bergerak lebih cepat daripada klarifikasi resmi, reputasi institusi penegak hukum, bahkan reputasi negara, akan ikut dipertaruhkan.
Maka pertanyaan besarnya bukan lagi “boleh atau tidak” aparat melakukan tindakan tersebut. Pertanyaan yang lebih mendalam adalah: apakah sistem kita sudah cukup siap dan matang untuk mengelola dampak sosial dan persepsi publik dari tindakan sebesar ini?
Jika dilihat dari sudut pandang kepemimpinan dan manajemen publik, mana yang harus menjadi prioritas utama bagi institusi penegak hukum dalam menghadapi situasi seperti ini: ketegasan dalam bertindak, transparansi dalam berkomunikasi, atau mitigasi dampak sosial yang mungkin timbul? Perdebatan mengenai prioritas ini akan menjadi kunci dalam membangun kembali dan menjaga kepercayaan publik.
(*)
