Surabaya, 22 November 2025 – Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Drs. Mashudi, melakukan kunjungan kerja ke Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Surabaya untuk meninjau progres pembangunan pagar transparan. Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya monitoring dan evaluasi terhadap proyek-proyek strategis yang bertujuan untuk memodernisasi fasilitas pemasyarakatan di seluruh Indonesia.
Didampingi oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Jawa Timur, Kadiyono, Dirjenpas disambut oleh Kepala Rutan Surabaya, Trisiantoro Adi Wibowo, beserta jajaran. Dalam paparannya, Trisiantoro menjelaskan bahwa pembangunan pagar transparan berjalan sesuai dengan rencana dan diawasi secara ketat untuk memastikan kualitas dan keamanan.
Pagar transparan ini dirancang untuk meningkatkan keamanan Rutan Surabaya, memaksimalkan efisiensi pengawasan, dan memperkuat transparansi layanan. Dengan menggunakan material yang kuat dan tahan lama, pagar ini diharapkan dapat mencegah upaya pelarian dan gangguan keamanan lainnya. Selain itu, pagar transparan juga memudahkan petugas dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas di dalam Rutan.
Dirjenpas Mashudi memberikan apresiasi kepada Rutan Surabaya atas komitmen dan profesionalisme dalam melaksanakan proyek ini. Ia menekankan bahwa pembangunan pagar transparan merupakan bagian dari upaya Kemenkumham untuk mewujudkan sistem pemasyarakatan yang modern, transparan, dan akuntabel.
“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan pemasyarakatan melalui modernisasi fasilitas dan peningkatan kompetensi petugas,” ujar Dirjenpas.
Proyek pembangunan pagar transparan ini ditargetkan selesai pada akhir tahun 2025. Diharapkan, dengan selesainya proyek ini, Rutan Surabaya dapat meningkatkan keamanan dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada warga binaan.
Kunjungan diakhiri dengan pengecekan teknis akhir untuk memastikan bahwa pembangunan pagar transparan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kemenkumham berkomitmen untuk terus mengawasi dan mengevaluasi setiap proyek pembangunan agar berjalan efektif, efisien, dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
(red)
