Surabaya, – Beritakabarterkini – Proyek pembangunan yang bersumber dari Dana Kelurahan (Dakel) di Kelurahan Petemon, Kecamatan Sawahan, Surabaya, menjadi sorotan warga. Pasalnya, dalam pelaksanaan di lapangan ditemukan sejumlah kejanggalan mulai dari tidak digunakannya kisdam (penahan tanah sementara), pekerja tanpa Alat Pelindung Diri (APD), hingga dugaan lemahnya pengawasan dari pihak kelurahan.
Sejumlah warga mengaku kecewa dengan kondisi tersebut. Mereka menilai pihak lurah terkesan tutup mata terhadap kualitas pekerjaan di wilayahnya. “Kalau begini caranya, jelas warga yang dirugikan. Pekerjaan asal-asalan, padahal uangnya dari rakyat,” ujar salah satu warga setempat.
Pekerja Tanpa APD dan Tidak Ada Kisdam
Pantauan awak media di lokasi, terlihat para pekerja tidak menggunakan APD sebagaimana standar K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja). Selain itu, pelaksana proyek juga tidak menggunakan kisdam untuk menahan tanah galian. Hal ini dikhawatirkan akan berdampak pada kualitas saluran yang dibangun serta membahayakan pekerja.
Seorang mandor proyek yang ditemui di lapangan saat diklarifikasi hanya berkomentar singkat. “Pekerjaannya belum selesai, nanti kalau ada yang kurang akan diperbaiki,” ujarnya.
Jawaban tersebut justru memunculkan pertanyaan besar di kalangan warga. Mereka khawatir perbaikan yang dijanjikan hanya bersifat sementara dan tidak menyelesaikan masalah mendasar terkait kualitas pekerjaan.
Lurah Diduga Tutup Mata
Warga juga menyayangkan sikap lurah Petemon yang dinilai tidak turun langsung melakukan pengawasan. Padahal, sesuai aturan, lurah memiliki peran penting untuk memastikan pelaksanaan Dakel berjalan sesuai dengan spesifikasi teknis dan transparan.
“Seharusnya lurah itu mengawasi. Tapi faktanya diam saja, seperti tutup mata. Kalau dibiarkan, kualitas pekerjaan pasti tidak maksimal,” tambah warga lain.
Harapan Warga untuk Pemerintah Kota
Masyarakat berharap Pemerintah Kota Surabaya, khususnya Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM), segera turun tangan melakukan inspeksi mendadak (sidak). Mereka menilai perlu ada tindakan tegas terhadap pelaksana yang tidak mematuhi aturan teknis maupun aspek keselamatan kerja.
“Kami tidak ingin pekerjaan seperti ini terus berulang. Harus ada pengawasan ketat dari dinas, jangan sampai rakyat yang jadi korban karena proyek asal-asalan,” tegas warga.
Kasus di Kelurahan Petemon ini semakin menambah daftar panjang sorotan publik terhadap proyek Dakel di Surabaya. Transparansi, pengawasan, serta kualitas pekerjaan di lapangan menjadi tuntutan utama warga agar dana rakyat benar-benar dimanfaatkan sesuai tujuan, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan infrastruktur lingkungan. (Lutfi Kuncir)
