SURABAYA – Menindaklanjuti instruksi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait kesiapsiagaan kepala daerah selama periode satu minggu sebelum hingga satu minggu setelah Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memastikan bahwa sistem kerja di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya telah disusun secara matang mulai dari masa Ramadan hingga pasca Lebaran nantinya. Langkah ini diambil untuk menjamin bahwa pelayanan publik tetap berjalan optimal dan tidak terganggu meskipun di masa libur Hari Besar Keagamaan Islam.
Instruksi Kemendagri yang diterima oleh seluruh kepala daerah di Indonesia merupakan bagian dari upaya nasional untuk memastikan kelancaran roda pemerintahan dan ketersediaan layanan bagi masyarakat selama periode pergerakan dan libur Lebaran yang cenderung meningkatkan kebutuhan akan pelayanan publik. Wali Kota Eri Cahyadi menegaskan bahwa tradisi kesiapsiagaan yang tinggi di Surabaya sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya kerja birokrasi Kota Pahlawan, sehingga langkah-langkah yang diambil merupakan kelanjutan dari komitmen yang telah lama dijalankan.
Untuk mengantisipasi kebutuhan tersebut, Pemkot Surabaya akan menerapkan kombinasi sistem piket Perangkat Daerah (PD) dan kebijakan Work From Anywhere (WFA) untuk seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) secara proporsional. Kombinasi kedua sistem ini dirancang untuk memberikan fleksibilitas bagi pegawai sekaligus memastikan bahwa semua urusan pemerintahan dan pelayanan masyarakat tetap terjaga dengan baik.
“Seperti biasa, di Pemkot Surabaya itu ada giliran piket sebelum dan setelah Lebaran. Ini kita jalankan agar pemerintahan tetap berjalan baik dan keamanan terjaga. Semua kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) akan terlibat dalam jadwal ini,” ujar Wali Kota Eri Cahyadi dalam keterangan resmi yang diberikan pada hari Kamis (12/3/2026).
Menurutnya, para Kepala Perangkat Daerah akan mendapatkan giliran piket secara bergantian untuk memastikan bahwa setiap unit kerja memiliki pemimpin yang langsung mengawasi jalannya operasional selama periode tersebut. Selain menjaga kelancaran roda pemerintahan, sistem piket ini juga bertujuan untuk memastikan keamanan dan ketertiban kota tetap terjaga, terutama di masa di mana mobilitas masyarakat meningkat dan potensi kejadian yang memerlukan tanggapan cepat menjadi lebih tinggi.
Selain sistem piket fisik yang akan diterapkan di seluruh kantor OPD dan titik-titik penting di Surabaya, Pemkot Surabaya juga akan mengoptimalkan kebijakan WFA yang telah terbukti efektif dalam mendukung kelancaran kerja selama beberapa tahun terakhir. Meski demikian, Wali Kota Eri Cahyadi menekankan bahwa fleksibilitas dalam tempat kerja tidak boleh mengurangi kesiapan para ASN untuk memberikan pelayanan. Dimanapun para ASN berada dan bekerja, mereka harus tetap dalam status on-call atau siap dipanggil kapan pun dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan dan layanan masyarakat.
“Kita tidak hanya memberikan fleksibilitas, tetapi juga memastikan bahwa setiap ASN tetap dapat dijangkau dan siap bertindak jika diperlukan. Nanti kita data secara rinci siapa yang akan menjalankan WFA dan siapa yang akan bertugas piket. Yang pasti, sistemnya harus on call. Sehingga koordinasi antar unit kerja dan dengan masyarakat tidak putus sama sekali,” tambahnya.
Untuk memastikan penerapan sistem ini berjalan dengan baik, pihaknya akan melakukan pendataan menyeluruh terhadap seluruh ASN di lingkungan Pemkot Surabaya, mencatat secara jelas nama dan tugas masing-masing pegawai selama periode Ramadan hingga pasca Lebaran. Data ini akan menjadi dasar untuk koordinasi dan pemantauan agar tidak ada kesenjangan dalam pelayanan maupun operasional pemerintahan.
Meski sebagian besar pegawai diberikan fleksibilitas dalam bentuk sistem piket atau WFA, Wali Kota Eri Cahyadi menggarisbawahi bahwa pelayanan yang berkaitan langsung dengan keselamatan dan kebutuhan dasar masyarakat tidak boleh berhenti sedetik pun selama periode tersebut. Beberapa dinas dan unit kerja yang memiliki peran krusial dalam menjaga kesejahteraan masyarakat akan tetap beroperasi secara penuh dengan sistem rotasi personel.
Beberapa dinas yang dipastikan akan siaga penuh 24 jam melalui sistem rotasi antara lain Dinas Kesehatan Surabaya, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Surabaya, serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya. Selain itu, beberapa dinas lain seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan, serta Dinas Sosial juga akan menyediakan layanan darurat dan tetap menjaga kesiapan personelnya untuk menangani berbagai kebutuhan masyarakat.
“Pelayanan di dinas-dinas yang berkaitan dengan keselamatan dan kebutuhan dasar masyarakat tidak boleh berhenti sama sekali. Kita akan lakukan rotasi personel yang terencana dengan baik agar setiap petugas tetap bisa menjalankan tugasnya dengan maksimal sekaligus memiliki kesempatan untuk merayakan Lebaran bersama keluarga secara bergantian,” pungkas Wali Kota Eri Cahyadi.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah menginstrusikan kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah di Indonesia untuk tetap siaga dan berada di wilayah masing-masing selama periode libur Lebaran. Instruksi ini sejalan dengan diterbitkannya Surat Edaran Mendagri Nomor 000.2.3/1171/SJ tertanggal 8 Maret 2026 yang juga mengatur tentang penundaan perjalanan ke luar negeri bagi pejabat daerah selama libur Hari Raya Idul Fitri 1447 H. Tujuan dari instruksi tersebut adalah untuk memastikan bahwa setiap daerah memiliki pemimpin yang siap mengambil keputusan dan menangani segala kemungkinan situasi yang muncul selama periode yang krusial ini.
Wali Kota Surabaya menyampaikan bahwa langkah-langkah yang telah disusun sepenuhnya selaras dengan instruksi dari Kemendagri, dan pihaknya siap untuk melaksanakan setiap aturan serta pedoman yang telah ditetapkan guna memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Surabaya selama Ramadan dan perayaan Hari Raya Idul Fitri tahun ini.
(red)
