Di sebuah ruangan yang steril, jauh dari hiruk-pikuk jalanan atau ketegangan ruang interogasi, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berdiri tegak. Di sekelilingnya bukan peta operasi penangkapan buronan kelas kakap, melainkan barisan staf dapur berseragam rapi lengkap dengan masker dan sarung tangan.
Ini bukan adegan sinetron tentang alih profesi. Ini adalah wajah baru institusi kepolisian kita hari ini.
Di negeri yang luas ini, tugas “melindungi dan mengayomi” tampaknya telah mengalami pergeseran makna yang radikal. Seragam cokelat yang dulu identik dengan ketegasan penegakan hukum, kini harus berbagi ruang dengan aroma nasi pulen dan sayur mayur.Angka itu terpampang jelas dan tak main-main: 1.147 DAPUR.
Bukan satu atau dua kantin kejujuran, melainkan lebih dari seribu unit dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini berada di bawah kendali Polri. Bahkan, targetnya akan digenjot hingga 1.500 unit ke depannya.
Sebuah operasi logistik raksasa yang, ironisnya, dijalankan oleh institusi yang seharusnya sibuk membedah berkas perkara, bukan menu makan siang.
Fenomena ini memantik satir tajam. Ketika rakyat berteriak menuntut keadilan yang seringkali berjalan lambat—atau bahkan mandek—aparat justru terlihat “gercep” (gerak cepat) menyalakan kompor.
Seolah ada SOP baru tak tertulis: “Jika kasus hukummu belum selesai, bersabarlah. Penyidiknya mungkin sedang sibuk memastikan takaran gizi di dapur sebelah.Tunggu, semua sedang diracik,” mungkin begitu kelakar satir yang bisa kita bayangkan saat ditanya soal kasus-kasus besar yang mangkrak.
Tentu, tidak ada yang salah dengan memberi makan. Itu tugas mulia. Kemanusiaan adalah bahasa universal yang patut didukung. Namun, menjadi ANOMALI ketika tugas mulia ini mengambil porsi sorotan—dan kemungkinan besar sumber daya—yang begitu besar dari lembaga penegak hukum yang memiliki mandat utama di bidang keamanan dan ketertiban.
Apakah kita sedang menyaksikan lahirnya doktrin baru: Keamanan Berbasis Gizi?
Di mana ketertiban masyarakat tidak lagi dicapai lewat kepastian hukum, melainkan lewat perut yang kenyang? Atau mungkin, ini strategi preventif yang dirancang; memadamkan potensi kriminalitas dengan memadamkan rasa lapar di akarnya?
Visualisasi para jenderal meninjau dapur, memastikan panci mengepul tepat waktu, menghadirkan kontradiksi visual yang menggelitik sekaligus miris. Publik dipaksa menonton drama nasional di mana konsep “melayani masyarakat” diterjemahkan secara harfiah menjadi “menyajikan makanan”.
Di balik asap dapur MBG yang membumbung tinggi dan harumnya rempah-rempah yang menyebar, ada asap lain yang tak boleh pernah dilupakan oleh institusi dan seluruh lapisan masyarakat:
Asap dapur rakyat kecil yang masih sulit mengepul karena beban ekonomi yang terhimpit akibat berbagai faktor.Asap dari “kebakaran” ketidakadilan yang belum pernah benar-benar padam di berbagai sektor kehidupan berbangsa dan bernegara.
Kita tentu berharap, semangat yang sama dalam mengelola ribuan dapur dengan sistem yang terstruktur dan terkontrol itu berbanding lurus dengan semangat untuk membersihkan institusi dari berbagai praktik kotor yang selama ini sering menjadi sorotan negatif.
Jangan sampai kompor MBG menyala terang benderang dengan api biru yang stabil dan konsisten, sementara “api” integritas serta keberanian untuk memberantas mafia-mafia yang merusak tatanan hukum justru semakin meredup dan hampir padam.
Karena pada akhirnya, rakyat Indonesia tidak hanya butuh perut yang kenyang. Rakyat butuh RASA AMAN yang hakiki.
Dan rasa aman itu tidak akan pernah datang dari sekadar nasi kotak yang hangat. Ia datang dari kepastian bahwa hukum tegak lurus dan adil, tanpa pandang bulu, serta mampu menyambar pelanggarannya secepat kilat—sama cepatnya dengan penyajian makan siang gratis yang disuguhkan hari ini.
(*)
