Madiun, 20 Januari 2026 – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengejutkan publik dengan melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menyasar jajaran pejabat di Pemerintah Kota Madiun. Kali ini, Wali Kota Madiun, Maidi, menjadi salah satu tokoh yang terseret dalam aksi yang dilakukan pada Senin (19/1/2026). Tak sendirian, total ada 15 orang yang berhasil diamankan oleh tim KPK dalam operasi yang telah direncanakan matang sebelumnya.
Dari jumlah yang diamankan tersebut, sebanyak sembilan orang – termasuk Wali Kota Maidi – langsung digelandang ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan yang lebih intensif di Gedung Merah Putih, markas besar KPK. Sedangkan enam orang sisanya masih dimintai keterangan secara mendalam di daerah sebelum kemungkinan juga dibawa ke Jakarta untuk proses selanjutnya.
Kepala Bidang Humas KPK yang tidak ingin disebutkan namanya menjelaskan bahwa OTT kali ini diduga terkait erat dengan praktik korupsi yang terjadi dalam pengelolaan sejumlah proyek pembangunan serta penggunaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Madiun. Selama operasi, pihak KPK juga berhasil mengamankan barang bukti berupa uang tunai senilai ratusan juta rupiah yang diduga merupakan hasil dari transaksi tidak wajar terkait dengan perkara tersebut.
“Kami telah melakukan pengawasan dan penyelidikan awal selama beberapa waktu sebelum memutuskan untuk melakukan aksi OTT. Bukti yang kami dapatkan menunjukkan adanya indikasi pelanggaran hukum pidana korupsi yang cukup serius. Uang tunai yang diamankan saat ini sedang dalam proses pemeriksaan untuk memastikan sumber dan tujuan penggunaannya,” ujar pihak humas KPK dalam siaran pers singkatnya.
Tak butuh waktu lama setelah pelaksanaan OTT, KPK langsung menaikkan status perkara ke tahap penyidikan resmi. Beberapa dari pihak yang diamankan telah resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini, meskipun hingga saat ini KPK belum mengumumkan identitas lengkap dan peran masing-masing tersangka dalam rangka menjaga kelancaran proses hukum.
Kasus ini menambah daftar panjang kepala daerah di Indonesia yang tersandung kasus korupsi. Lebih mengejutkan lagi, berdasarkan catatan yang ada, Maidi menjadi wali kota ketiga Madiun yang terjerat perkara serupa dalam kurun waktu terakhir. Hal ini membuat publik ramai bertanya-tanya terkait dengan sistem dan tata kelola yang berlaku di lingkungan pemerintahan kota tersebut, mengapa kasus serupa terus berulang meskipun telah ada contoh sebelumnya.
Sejumlah tokoh masyarakat Madiun yang dihubungi menyampaikan kekecewaan mereka. “Kita dulu merasa bangga dengan program kota bersih dan rapi yang digalakkan oleh pemerintah kota. Tapi ternyata di balik itu ada hal yang tidak baik seperti ini. Semoga kasus ini bisa dituntaskan dengan adil dan menjadi pelajaran bagi semua pejabat,” ucap salah satu aktivis masyarakat lokal.
Hingga kini, pihak KPK menegaskan bahwa mereka akan terus mendalami setiap detail perkara, termasuk mengikuti aliran dana yang terlibat dan mencari tahu kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat baik dari dalam maupun luar pemerintah kota. Sementara itu, sebagian besar warga Madiun hanya bisa geleng-geleng kepala, menyaksikan pemimpin mereka kembali terseret dalam kasus yang sama dengan dua pendahulunya.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga telah menyampaikan kesiapannya untuk memberikan dukungan penuh terhadap proses hukum yang sedang berjalan, sekaligus memastikan bahwa pelaksanaan pemerintahan di Kota Madiun tetap berjalan dengan baik meskipun sedang menghadapi situasi yang sulit ini.
(*)
