JAKARTA – Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) akan terus bekerja keras untuk membantu memulihkan layanan publik di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Tamiang yang terdampak bencana. Peran para praja tersebut dinilai sangat penting sebagai bagian dari upaya mendorong proses pemulihan daerah menjadi lebih cepat dan efektif, sesuai dengan pernyataan yang disampaikan pada Senin (5/1/2026).
Indikator keberhasilan pemulihan daerah terdampak bencana diukur dari tiga aspek utama yang saling terkait, yaitu berjalannya fungsi pemerintahan secara normal seperti sebelum terjadi bencana, tersedianya dan terkoneksinya sarana publik yang mendukung aktivitas masyarakat, serta kembalinya dinamika aktivitas perekonomian masyarakat yang merupakan tulang punggung kemakmuran daerah. Dalam konteks upaya pemulihan di Aceh Tamiang, pihak terkait mengapresiasi kiprah yang telah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam memberikan berbagai bentuk bantuan dan dukungan kepada daerah terdampak.
Khusus untuk upaya yang dilakukan oleh Kementerian UMKM, langkah cepat yang diambil dalam mendampingi pelaku usaha terdampak bencana mendapatkan apresiasi khusus. Melalui program pendampingan intensif yang mencakup pemberian informasi, bantuan modal usaha mikro, serta panduan teknis dalam memulihkan aktivitas usaha, berbagai jenis usaha mulai menunjukkan tanda pemulihan. Pasar tradisional, warung makan, toko kelontong, hingga restoran di sejumlah wilayah terdampak telah mulai kembali beroperasi dan melayani masyarakat, yang menjadi indikator positif dalam pemulihan perekonomian lokal.
Keberadaan para praja IPDN yang ditempatkan di Aceh Tamiang memiliki dua tujuan utama, yaitu secara langsung membantu proses pemulihan layanan publik yang telah terganggu akibat bencana, serta memberikan dukungan moril bagi seluruh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh Tamiang dalam menjalankan tugasnya. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga berkomitmen untuk terus mendukung proses pemulihan pascabencana secara menyeluruh bersama dengan pemerintah daerah (Pemda) setempat, mulai dari penyediaan sumber daya manusia, sarana prasarana, hingga koordinasi dengan berbagai instansi terkait untuk memastikan seluruh upaya berjalan secara terpadu.
Dalam perkembangannya, jika proses pemulihan di Aceh Tamiang berlangsung sesuai target dan berjalan dengan cepat, tidak menutup kemungkinan para praja yang telah memiliki pengalaman dalam penanganan pascabencana akan ditugaskan ke daerah lain di Provinsi Aceh yang juga terdampak bencana, seperti Kabupaten Aceh Utara, Aceh Timur, hingga Gayo Lues. Penugasan ini merupakan bentuk komitmen nyata dari Kemendagri bersama seluruh pihak terkait untuk memastikan bahwa tidak ada daerah yang ditinggalkan dalam proses pemulihan pascabencana, serta setiap wilayah yang membutuhkan bantuan akan mendapatkan dukungan yang optimal untuk segera kembali berdiri dan berkembang.
(*)
