Jakarta, 30 November 2025 – Gelombang demonstrasi besar-besaran mengguncang industri transportasi online di Indonesia. Ribuan pengemudi ojek online (ojol) dari Sabang hingga Merauke turun ke jalan, menyuarakan penolakan terhadap rancangan regulasi pemerintah yang dianggap sebagai ‘perampasan’ hak dan ‘pembunuhan’ karakter profesi ojol. Aksi ini bukan sekadar protes biasa, melainkan manifestasi dari akumulasi kekecewaan dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan aplikator.
Titik Nadir: Komisi Dipangkas, Status Diubah, Kebebasan Dikebiri!
Dua isu krusial menjadi bara api yang membakar semangat perlawanan para driver: pemotongan komisi hingga 10% dan perubahan status kemitraan menjadi karyawan tetap. Bagi mereka, ini bukan sekadar angka atau status, melainkan ancaman nyata terhadap ‘harga diri’ dan ‘kebebasan’ yang selama ini menjadi fondasi utama profesi ojol.
“Kami bukan robot! Kami bukan budak! Kami adalah manusia yang punya hak untuk menentukan nasib sendiri!” teriak lantang seorang orator dari atas mobil komando di tengah aksi demonstrasi di Jakarta.
Aksi Simultan: Bukan Hanya di Jakarta, Tapi di Seluruh Indonesia!
Aksi protes ini bukan fenomena lokal, melainkan gerakan nasional yang terorganisir. Di Makassar, ribuan driver dari Forum Suara Ojek Online Semesta (FOR.SOS) mengepung Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, membakar ban bekas sebagai simbol kemarahan dan kekecewaan. Di Medan, Surabaya, Bandung, dan kota-kota besar lainnya, aksi serupa juga terjadi, menunjukkan solidaritas dan persatuan para driver ojol dari berbagai daerah.
“Kami tidak akan berhenti sampai pemerintah dan aplikator mendengarkan suara kami. Kami akan terus berjuang sampai hak-hak kami dipenuhi!” tegas seorang koordinator aksi dari Surabaya.
Lebih dari Sekadar ‘Fleksibilitas’: Ini Soal Martabat dan Keadilan!
Bagi para driver ojol, fleksibilitas bukan sekadar kemampuan untuk mengatur waktu kerja, melainkan simbol ‘kebebasan’ dan ‘kemandirian’ dalam mencari nafkah. Status karyawan tetap, dengan segala konsekuensi dan keterikatannya, dianggap sebagai ‘penjara’ yang akan merenggut kebebasan mereka.
“Kami tidak butuh status karyawan tetap. Kami butuh keadilan! Kami butuh komisi yang layak! Kami butuh perlindungan!” seru seorang driver perempuan di tengah aksi demonstrasi di Medan.
Pemerintah di Persimpangan Jalan: Mendengar atau Mengabaikan?
Aksi protes ini menjadi ujian berat bagi pemerintah. Di satu sisi, pemerintah dituntut untuk menciptakan regulasi yang adil dan melindungi hak-hak para driver ojol. Di sisi lain, pemerintah juga harus menjaga iklim investasi dan inovasi di sektor transportasi online.
Namun, bagi para driver ojol, pilihan pemerintah sudah jelas: berpihak pada rakyat kecil atau tunduk pada kepentingan korporasi.
“Pemerintah harus memilih: membela kami atau membela aplikator? Jika pemerintah memilih aplikator, maka kami akan melawan sampai titik darah penghabisan!” ancam seorang driver senior di tengah aksi demonstrasi di Jakarta.
Masa Depan Ojol di Tangan Siapa?
Masa depan industri transportasi online di Indonesia kini berada di persimpangan jalan. Keputusan pemerintah dalam merumuskan regulasi akan menentukan apakah ekosistem ini akan terus tumbuh dengan prinsip keadilan dan keberlanjutan, atau justru menjadi ladang eksploitasi bagi para driver ojol.
Para driver ojol telah bersatu dan menyatakan sikap: mereka tidak akan menyerah sampai ‘harga diri’ dan ‘kebebasan’ mereka dikembalikan. Pertanyaannya, apakah pemerintah dan aplikator akan mendengarkan suara mereka sebelum terlambat?
(red)
